PWI Bukittinggi Hadiri HPN 2026 di Serang, Provinsi Banten

Nasional - Selasa, 10 Februari 2026

260211180433-pwi-b.jpg

Foto: Istimewa

Puncak HPN tahun 2026 di Serang, Provinsi Banten, PWI Bukittinggi dadir mandiri.

SERANG, TINGKAP.CO - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bukittinggi, Sumatera Barat ikut berpartisipasi menghadiri Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026 di Serang, Provinsi Banten.

Bertepatan Senin (09/02-2026) di Pendopo Gubernuran Banten menjadi momentum penting bagi seluruh insan pers di Indonesia untuk melakukan refleksi mendalam atas peran strategis jurnalistik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muhaimin Iskandar yang akrab dipanggil Cak Imin kehadirannya mewakili Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berhalangan hadir karena agenda kenegaraan lain. Ia menyampaikan permohonan maaf serta salam hormat Presiden kepada seluruh insan pers Indonesia.

Cak Imin menekankan masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi informasi yang akurat, jujur, dan membawa manfaat bagi kehidupan bersama.

"Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani," tegasnya.

Ia menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto terhadap peran penting pers dalam menjaga demokrasi dan akal sehat publik. Menurut Cak Imin, tanpa sentuhan manusia dan komitmen pada kebenaran, jurnalisme berisiko kehilangan makna serta kepercayaan masyarakat.

Menko Muhaimin Iskandar menyoroti kondisi Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih 80 persen penduduk terhubung internet dan rata-rata mengakses media sosial hampir tiga jam per hari. Situasi ini, katanya, membuat kualitas informasi sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan persatuan bangsa.

Pemerintah, berkomitmen menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional di tengah disrupsi digital, termasuk tantangan model bisnis media dan keadilan ekonomi. Negara tidak akan membiarkan pers menghadapi perubahan besar ini sendirian. Negara berkomitmen memastikan media massa memperoleh mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas tetap hidup sebagai suluh demokrasi, kata Menko Bidang Koordinator Pemberdayaan Masyarakat .

Dukungan terhadap penguatan kebijakan ekonomi media, termasuk advokasi hak penerbit atau publisher rights, sebagaimana diterapkan di sejumlah negara maju.

Di tengah banjir informasi dan maraknya konten tidak berkualitas, ia menegaskan pers harus berperan sebagai penjernih informasi, bukan penambah kebisingan. Pers diharapkan mampu melawan hoaks dan disinformasi, sekaligus menjembatani kebijakan pemerintah dengan pemahaman publik.

Cak Imin mencontohkan peran pers dalam mengawal dan mengedukasi masyarakat terkait program prioritas nasional seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa, serta program strategis jangka panjang.

"Tiga peran utama pers ke depan, sebagai sarana edukasi publik, penjaga etika dan integritas di ruang digital, serta pelindung martabat manusia dengan menghindari praktik pemberitaan yang melukai dan melanggar privasi," pesan Muhaimin.

Menko Koordinator Bidang Prmberdayaan Masyarakat ( PM ) mengajak insan pers, pemerintah, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem pers yang sehat, bermartabat, dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Syahyetti Syamra
Penyunting: Ghea Reformita
©tingkap.co 2026