Pemprov Sumbar Bantah Menteri Pariwisata Pakai Sepatu Dalam Masjid

PADANG, TINGKAP.CO - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) klarifikasi informasi yang beredar di media sosial terkait kunjungan kerja Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, ke Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi 29 April 2026. Dalam sebuah unggahan medsos dikatakan, Menteri Pariwisata mengenakan sepatu di dalam masjid. Pemprov Sumbar pastikan informasi yang dilansir di media sosial itu tidak benar.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar, Nolly Eka Mardianto, jelaskan informasi merupakan kesalahpahaman dan tidak sesuai fakta di lapangan. Ia menyampaikan, dirinya turut mendampingi langsung rangkaian kegiatan kunjungan kerja Menteri Pariwisata selama berada di Sumbar, termasuk saat berkegiatan di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.

"Saya menjadi bagian dari rombongan yang hadir dan menyaksikan langsung kegiatan yang berjalan pada saat itu. Tidak benar Ibu Menteri memakai sepatu di dalam masjid, yang digunakannya adalah kaos kaki," tegas Nolly di Padang, Sabtu (2/5/2026).

Menurut Nolly, potongan video yang beredar luas di berbagai platform media sosial telah menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Dalam video, Menteri Pariwisata tampak berjalan di atas karpet masjid menggunakan kaos kaki bukan sepatu, bentuknya saja yang mungkin menyerupai sepatu jika dilihat sekilas.

Ia menambahkan, seluruh rangkaian kunjungan Menteri Pariwisata di Sumbar, khususnya saat berada di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berlangsung dengan penuh penghormatan terhadap nilai, etika, dan adab yang dijunjung tinggi masyarakat Minangkabau.

"Ibu Menteri beserta seluruh jajaran telah menjalankan tata krama yang sesuai. Perlu kami luruskan kembali tidak ada penggunaan sepatu di dalam masjid sebagaimana yang disampaikan dalam sejumlah narasi tidak akurat yang beredar luas di media sosial," tegasnya.

Nolly menyayangkan maraknya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di ruang publik. Ia menilai, penyebaran hoaks dan fitnah tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Perbedaan persepsi mungkin saja terjadi, namun menyebarkan informasi yang tidak benar dan menggiring opini ke arah negatif tentu bukan hal yang bijak, apalagi jika berpotensi menimbulkan perpecahan," jelasnya.

Pemprov Sumbar mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, dengan selalu mengedepankan verifikasi serta mengutamakan fakta di atas asumsi.

"Mari kita bersama-sama menjaga ruang publik yang sehat dengan informasi yang benar dan bertanggung jawab," ulas Nolly.