Bupati Anwar Sadat Luncurkan Verifikasi Data Sosial 2026, Jamin Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran
Daerah - Senin, 8 Juni 2026

Foto: Prokopim/tjb
Peresmian pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
KUALA TUNGKAL, TINGKAP.CO - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menegaskan tekadnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan data yang akurat, sah, dan terpadu. Hal ini ditandai dengan peresmian pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Acara pembukaan dipimpin langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., di Balai Pertemuan Kantor Bupati pada Senin, 8 Juni 2026.
Dalam pidatonya, Bupati Anwar Sadat menekankan bahwa DTSEN memegang peranan sangat penting sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan sekaligus penyaluran beragam program perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah.
DTSEN bukan sekadar daftar angka atau catatan administrasi. Di balik setiap catatan yang ada, tersimpan kebutuhan, harapan, serta masa depan warga yang wajib kita perjuangkan bersama. Oleh karena itu, ketepatan data menjadi syarat mutlak agar setiap bentuk bantuan benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak menerimanya, tegas Bupati.
Ia menambahkan, data tersebut menjadi acuan utama pelaksanaan berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), layanan kesehatan, serta sejumlah upaya lain dalam menurunkan angka kemiskinan.
Guna menjamin kelancaran dan keberhasilan proses verifikasi ini, Bupati menyampaikan tiga pesan penting kepada para camat, lurah, kepala desa, ketua RT, serta seluruh pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
Pertama, senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan ketidakberpihakan saat melakukan pengecekan, serta berpedoman pada kenyataan yang ada di lapangan tanpa dipengaruhi kepentingan pihak mana pun.
Kedua, bekerja dengan teliti dan cermat, mengingat setiap data yang diperiksa berkaitan erat dengan kehidupan dan hak-hak masyarakat.
Ketiga, mempererat kerja sama serta komunikasi antara pemerintah desa, kelurahan, tenaga pendamping sosial, hingga warga masyarakat demi menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban seluruh proses pendataan.
"Melalui kerja sama yang erat dan data yang teruji kebenarannya, kami berharap dapat menekan tingkat kemiskinan, memperluas jangkauan perlindungan sosial, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh warga Tanjung Jabung Barat," ujarnya lebih lanjut.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ir. H. Agus Sanusi, M.Si., melaporkan bahwa kegiatan verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk menyamakan data administrasi dengan kondisi nyata warga di lapangan, memastikan kelayakan penerima bantuan PBI dan program sosial lain tetap sesuai sasaran, menghapus data yang tercatat berulang, menampung usulan warga yang belum terdaftar, serta mempercepat penyatuan data PBI ke dalam sistem DTSEN versi terbaru.
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 8 hingga 17 Juni 2026 di seluruh 13 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecamatan Tungkal Ilir menjadi wilayah pertama yang dibuka kegiatannya secara langsung oleh Bupati, sedangkan pelaksanaan di kecamatan lainnya akan dilaksanakan di masing-masing kantor kecamatan dengan dukungan serta pendampingan penuh dari pihak Dinas Sosial.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Staf Ahli Bupati, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Badan Pusat Statistik, para camat, lurah, kepala desa, ketua RT, serta para tenaga pendamping Program Keluarga Harapan.
Kegiatan ini merupakan bukti nyata langkah pemerintah daerah dalam membangun sistem pendataan sosial yang lebih teliti, terpadu, dan berkeadilan, yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan yang berpihak langsung pada kepentingan masyarakat luas.
Pewarta: Achmad Raihan
Penyunting: Alfen Hoesin
©tingkap.co 2026
