Maros Tertinggi di Sulsel, Realisasi Pendapatan APBD Tembus 52,58 Persen hingga Akhir Juli 2026

MAROS, TINGKAP.CO - Kabupaten Maros kembali menorehkan capaian membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hingga akhir Juli 2026, Maros menjadi daerah dengan realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sulawesi Selatan yang dipaparkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan Kabupaten Maros telah mencapai 52,58 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara 24 kabupaten, kota, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian itu juga melampaui rata-rata realisasi pendapatan daerah di Sulawesi Selatan yang berada pada angka 41,07 persen, sekaligus menunjukkan kinerja fiskal Kabupaten Maros yang tetap kuat di tengah tantangan efisiensi anggaran.

Di bawah Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempati posisi kedua dengan realisasi pendapatan 52,39 persen, disusul Kabupaten Sinjai 51,75 persen, Kota Parepare 50,92 persen, Kabupaten Bulukumba 50,47 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang 50,15 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi pendapatan sebesar 48,85 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, Ferdiansyah, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah selama semester pertama tahun 2026.

"Kita tahu di tengah efisiensi, maka tulang punggung keuangan daerah berada pada realisasi pendapatan khususnya pendapatan asli daerah. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja sehingga pendapatan pada APBD Maros dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan," ujar Ferdiansyah.

Menurutnya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Maros guna menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, sejumlah daerah lainnya masih mencatat realisasi pendapatan yang lebih rendah, di antaranya Kabupaten Takalar 47,08 persen, Kabupaten Bone 45,40 persen, Kabupaten Luwu Utara 44,67 persen, Kabupaten Pinrang 42,51 persen, hingga Kabupaten Gowa yang baru mencapai 27,78 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah di Sulawesi Selatan masih bervariasi. Hanya beberapa daerah yang mampu mencatatkan realisasi di atas 50 persen, dengan Kabupaten Maros tampil sebagai daerah dengan capaian terbaik.

Paparan mengenai realisasi pendapatan APBD tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar melalui Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel yang berlangsung di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026).

Prestasi ini menjadi indikator positif bagi pengelolaan keuangan Kabupaten Maros sekaligus memperkuat optimisme pemerintah daerah untuk mencapai target pendapatan hingga akhir tahun anggaran 2026, sehingga program pembangunan dan pelayanan publik dapat terus berjalan secara optimal.