PKL di Jalan Rajiman "Disikat", Kini Didandani Bak Pulau Dewata

Mas Yanto salah seorang pedagang di Jl. Rajiman (@tingkap/Alfen Hoesin)

BANDUNG, TINGKAP.CO - Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu jenis Ekonomi Kerakyatan yang paling Tahan Banting. Betapa tidak, salah satu sektor Ekonomi Jelata di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini memiliki daya survival tinggi. Hal itu terbukti saat krisis moneter di era peralihan reformasi dan pandemi covid melanda negeri ini. Sistim transaksi online banyak membantu menyelamatkan sektor ekonomi paling bawah ini.

Pemerintah juga memperhatikan UMKM yang populasinya hampir 30 juta ini dengan beragam terobosan termasuk dari segi finansial. Ambil misal Banpres BPUM, KUR Super Mikro, subsidi listrik, pajak, dan bansos. Setidaknya hal itulah yang turut berkontribusi keberpihakkan sehingga tidak mudah gulung tikar. Tidak tanggung-tanggung di Jawa Barat 6,5 juta UMKM berkontribusi sebesar 57,14 % PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jabar. Bahkan penyaluran kredit menembus angka Rp 186 Triliun, peringkat kedua setelah Jatim.

Nah, berdasarkan data-data tersebut tentu saja kontribusi UMKM dalam menekan angka kemiskinan sangat tinggi. Bila penertiban PKL tanpa solusi, akan menaikkan grafik kemiskinan baru rakyat. Demikian dikatakan aktifis nasionalis, Fidelis Dapati Giawa, SH kepada TNGKAP.CO, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, yang dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi dalam menertibkan PKL di kota Bandung adalah pemberangusan. Yang dilakukan Dedi Mulyadi adalah bukan penertiban tapi pemberangusan. "Dia melahirkan kaum miskin baru. Lebih ekstrim lagi menyingkirkan kaum pinggiran dari sumber hidup mereka," ungkap Fidelis melalui pesan singkat Whatsapp.

Fidelis menegaskan, setahun lebih kekuasaan Dedi Mulyadi terasa indah di medsos akan tetapi tragis dikenyataan. Dedi menghayati jabatannya sebagai gubernur seolah mimpi menjadi raja, dengan segala kesewenangan yang melampaui batas. Ia menyerobot kewenangan daerah Kota dan Kabupaten serta menguras APBD Jabar sehingga defisit Rp 5,7 Triliun demi mendongkrak popularitasnya hingga menyundul langit.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa dia mendukung upaya Dedi Mulyadi untuk menanamkan nilai-nilai budaya dalam pembangunan, namun yang dilakukannya dalam berbagai kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung adalah menduplikasi ornamen budaya Bali untuk divisualisasikan menjadi wajah Sunda.

"Kita harus segera menghentikan atau setidaknya mengingatkan Dedi Mulyadi sebelum dia melangkah jauh," pungkas aktivis nasionalis itu.

Hasil pantauan TINGKAP.CO di lapangan tampak di Jl. Rajiman, 3 hari pasca penertiban langsung didandani menjadi kawasan bernuansa Bali. Deretan 30 pohon Tanjung disepanjang Jalan Rajiman disarungi dengan kain kotak-kotak catur dan umbul-umbul mewah serta merestorasi trotoar menyulap kawasan tersebut seperti pulau dewata.

Sumber TINGKAP.CO menyebut suasana ini instruksi dari KDM dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Jabar. "ini memang konsep KDM menertibkan semua PKL tanpa ampun. Semua juga akan didandani dengan bernuansakan Bali," ungkap sumber tersebut.

Jl. Rajiman di depan Disdik Jabar kini disulap seperti berada di Bali (@tingkap/Alfen Hoesin)

Sementara Salah seorang PKL kuliner di depan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Jalan Rajiman, Bandung, Yanto mengeluhkan tidak ada solusi usaha mereka yang diobrak-abrik belum lama ini. Yanto yang masih berjualan di Jalan Ronsen, di seberang kantor Disdik Jabar itu juga mengeluhkan tentang omzet warung nasi miliknya.

"Biasanya sehari rata-rata 10 kg ayam habis setiap harinya, sekarang 10 kg dalam seminggu aja gak habis. Beras biasanya 10 kg per hari sekarang bikin nasi 2 kg beras juga susah habisnya. Mana seragam praktek anak saya yang sekolah di SMK Negeri 12, Jl. Pajajaran belum dibayar, dan itu tidak murah. Yang menjadi pikiran saya adalah memenuhi kewajiban membayar cicilan pinjaman saya setiap bulannya ke BRI. Kondisi begini mungkin saya sudah tidak sanggup," keluhnya kepada TINGKAP.CO, Jumat (14/8/2026).

Yanto mengungkap janji Sekda Provinsi Jabar, DR Herman Suryatman. M.Si saat pembongkaran kios-kios disepanjang Jalan Rajiman yang akan memberi solusi saya tempat usaha warung nasi saya ke kantin di dalam komplek perkantoran Disdik Jabar.

"Beliau menjanjikan solusi akan menampung kami di kantin di dalam. Tapi hingga sekarang gak pernah ada kabarnya lagi. Sampai sekarang tidak ada realisasinya. Semuanya kita videokan pak. Ada buktinya," ungkap Yanto.

Bekas lapak PKL di Jl. Erlich, Bandung (@tingkap/Alfen Hoesin)

PKL lainnya Iyan yang dulunya punya kios gerobak lumayan rapi dengan payung dan kursi tempat ngopi bantuan dari sponsor sebuah produk, kini terpaksa berjualan kopi seduh menggunakan sepeda motor. "Saya pasrah pak roda (gerobak-red.) saya gak tau dibawa kemana, sebagai rakyat kecil saya harus bagaimana lagi," keluh Iyan yang berasal dari Tasikmalaya kepada TINGKAP.CO (10/8/2026).

Beberapa bulan terakhir Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, melakukan penertiban PKL dibeberapa titik di dalam Kota Bandung. Kendati banyak kritikan karena yang ditertibkan bukan wewenag gubernur. Sebagian besar wewenang Wali Kota Bandung, dan ada juga di ruas Jalan Nasional yang dicover APBN seperti Jalan Pasteur Bandung. Namun, gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini jalan terus, tak menghiraukan ketidak setujuan berbagai pihak.