Pemko Bukittinggi Ditunjuk Sebagai Pilot Project Perlindungan Sosial Digital

BUKITTINGGI, TINGKAP.CO - Pemerintah Kota Bukittibnggi ditunjuk sebagai salah satu daerah pilot project Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital), sistem yang diproyeksikan menjadi fondasi pendataan perlindungan sosial dan berbagai program bantuan pemerintah.

Ketika data tersebut kelak menjadi rujukan berbagai program bantuan pemerintah, satu kesalahan data berpotensi membuat warga yang seharusnya berhak justru tidak terakomodasi. Sebaliknya, data yang tidak lagi sesuai kondisi lapangan juga dapat membuka ruang bantuan jatuh kepada mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria.

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui
Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni, menjelaskan, Bukittinggi ditunjuk sebagai salah satu daerah pilot project Perlinsos Digital. Program ini merupakan upaya pemerintah mempercepat sekaligus memperbaiki proses pemutakhiran data perlindungan sosial.

Menurut Roza, Perlinsos Digital telah dilaksanakan di Banyuwangi dan kemudian diperluas ke sejumlah kabupaten/kota. Hingga awal September 2026, program tersebut mencakup 215 kabupaten/kota.

"Melalui Perlinsos Digital, masyarakat yang melakukan pemutakhiran data tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui status kelayakannya. Dalam uji coba, prosesnya dapat diketahui sekitar 10 menit," jelas Roza saat sosialisasi Perlinsos Digital di Ruang Rapat Lantai III Pemko Bukittinggi.

"Tugas pemerintah daerah mendaftarkan masyarakat sebanyak-banyaknya, tidak terbatas pada desil 1 sampai 5, karena ke depan berbagai program bantuan pemerintah menggunakan sistem ini," tegasnya.

Pendataan dalam jumlah besar tidak otomatis menghasilkan data yang akurat. Data digital tetap bergantung pada kualitas informasi yang dikumpulkan manusia di lapangan.

Siapa yang memastikan seorang warga benar-benar masih miskin? Siapa yang memastikan kondisi ekonominya telah berubah? Siapa yang memeriksa warga yang kehilangan pekerjaan, mengalami perubahan penghasilan, atau justru sudah tidak lagi memenuhi kriteria .

Roza menegaskan, Perlinsos Digital bukan sekadar digitalisasi pelayanan. Program tersebut merupakan langkah untuk mewujudkan data perlindungan sosial yang lebih akurat, dinamis dan sesuai dengan kondisi .

Keberhasilan sistem bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan aplikasi, tetapi akurasi data dari tingkat paling bawah. Hal tersebut juga ditegaskan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi, Efriandi.

Ia menyebut validitas data menjadi hal penting dalam pelaksanaan Perlinsos Digital. Data tersebut nantinya menjadi data tunggal yang terintegrasi dengan berbagai program bantuan sosial.

Konsekuensinya jelas: semakin besar ketergantungan program bantuan terhadap data tunggal tersebut, semakin besar pula tuntutan agar data benar-benar valid.

Lanjut Efriandi, karena itu meminta sinergi berbagai unsur di lapangan, mulai dari RT, RW, lurah, camat, kader, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pekerja sosial masyarakat hingga unsur terkait lainnya.

Mereka memiliki peran memastikan data masyarakat benar dan lengkap.
Pengawasan publik juga diperlukan.

Jangan sampai digitalisasi hanya membuat proses pendataan menjadi lebih cepat, sementara mekanisme koreksi terhadap data yang salah justru tidak diketahui masyarakat.

Warga perlu mengetahui bagaimana cara mengajukan keberatan apabila namanya tidak masuk dalam data, bagaimana memperbaiki data yang keliru, siapa yang melakukan verifikasi, serta berapa lama proses koreksi dilakukan.

Kecepatan pemutakhiran yang disebut dapat diketahui sekitar 10 menit tidak boleh dipahami sebagai jaminan bahwa seluruh persoalan data selesai dalam 10 menit.

Verifikasi kondisi sosial ekonomi tetap membutuhkan ketelitian dan pembuktian di lapangan. Jangan sampai teknologi mempercepat kesalahan.

Inilah tantangan yang harus dijawab Pemko Bukittinggi dalam pelaksanaan pilot project Perlinsos Digital.
Program ini memiliki peluang besar memperbaiki sistem perlindungan sosial. Namun, keberhasilan akan sangat ditentukan oleh integritas pendataan, keterbukaan mekanisme koreksi, pengawasan berjenjang serta keberanian pemerintah memastikan data benar-benar mencerminkan kondisi warga.

Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam sebuah database. Yang dipertaruhkan adalah hak warga untuk mendapatkan perlindungan sosial secara adil dan tepat sasaran.
Dan ketika data tunggal nantinya menjadi pintu masuk berbagai bantuan pemerintah, pertanyaan yang harus terus dikawal publik sederhana tetapi sangat penting.