Pemprov Jabar Siapkan Rp120 Miliar per Tahun untuk Gaji Petani Penanam Pohon

KABUPATEN BANDUNG, TINGKAP.CO - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan langkah besar untuk mengatasi persoalan kemiskinan sekaligus memulihkan kawasan hutan dan lingkungan. Salah satunya dengan mengambil alih hak pengelolaan sejumlah lahan milik PTPN dan Perhutani, khususnya di kawasan Gunung Wayang, Kabupaten Bandung.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, lahan tersebut nantinya akan ditanami berbagai jenis tanaman khas kawasan setempat. Program ini sekaligus melibatkan masyarakat sekitar sebagai petani penanam dan perawat pohon.
Dedi menargetkan sedikitnya 1.000 hektare lahan dapat dikelola melalui program tersebut.

"Saya targetkan seribu hektar lahan biar selesai. Petaninya yang nanam saya gaji Rp2,5 juta per bulan. Satu orang dua hektare. Diperlukan 500 orang," ujar Dedi saat berada di Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Dedi, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemulihan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan sayur, terutama wilayah Cianjur Selatan, Garut Selatan, dan Bandung Selatan.

Ia menyoroti rendahnya upah buruh tani di sejumlah kawasan tersebut yang menurutnya masih berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 per hari.
Dedi menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat berada dalam kondisi miskin hanya agar mudah diarahkan.

"Strategi ini dibiarkan miskin untuk apa? Agar mereka patuh. Saya termasuk pemimpin yang tidak mau kepatuhan disebabkan oleh kemiskinan. Saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan," tegasnya.

Rp10 Miliar Setiap Bulan

Program penanaman pohon tersebut direncanakan mulai berjalan pada Desember 2026. Dalam rencana yang disampaikan Dedi, sekitar 4.000 petani akan dilibatkan untuk menanam sekaligus merawat pohon.

Masing-masing petani akan mendapatkan upah Rp2,5 juta per bulan. Dengan jumlah tersebut, Pemprov Jabar diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar per bulan atau Rp120 miliar per tahun.

Dedi menilai anggaran tersebut sebanding dengan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh, terutama untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi dampak banjir di wilayah aliran Sungai Citarum.

"Rp120 miliar itu tidak ada artinya dibandingkan banjir luapan Citarum yang disebabkan oleh kerusakan lahan sekitar sungai," ujarnya.

Ia juga menyinggung besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani sedimentasi Sungai Citarum. Menurutnya, pengerukan sedimentasi setiap tahun dapat membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 triliun, belum termasuk biaya penanganan banjir, kerusakan lingkungan, dan perbaikan infrastruktur.

Citarum dan Masa Depan Industri Jabar

Dedi menilai keberlangsungan Citarum memiliki hubungan erat dengan perekonomian Jawa Barat. Sungai tersebut menopang sejumlah pembangkit listrik seperti Cirata, Saguling, dan Jatiluhur serta mendukung aktivitas industri di wilayah Purwakarta, Karawang, hingga Bekasi.

"Setelah itu lahir kawasan industri di Purwakarta, Karawang, Bekasi, perputaran uangnya puluhan triliun dalam setiap bulan. Kalau Citarum mengering, Cisanti mengering, Gunung Wayangnya mengering, maka industri di situ akan mati," jelasnya.

Karena itu, menurut Dedi, anggaran pemerintah tidak semata-mata harus diarahkan untuk pembangunan fisik atau proyek infrastruktur. Kesejahteraan masyarakat sekaligus pemulihan lingkungan juga perlu menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

"Pengeluaran Pemprov Jabar tidak melulu hanya untuk proyek, tetapi juga perlu untuk kesejahteraan rakyat, seperti menggaji petani untuk menanam pohon dan merawat hutan," pungkasnya.