KDM Tegas! Warga Jabar Jangan Kesulitan Berobat Gara-Gara Administrasi

DEPOK, TINGKAP.CO - Kabar baik bagi masyarakat Jawa Barat. Sebanyak 65 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Jawa Barat bersama sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan swasta menjalin kerja sama untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.

Melalui kerja sama ini, warga diharapkan lebih mudah mengakses layanan kesehatan, termasuk ketika membutuhkan perawatan di luar wilayah administrasi tempat tinggalnya. Persoalan administrasi maupun pembiayaan, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan, juga menjadi perhatian dalam upaya memperluas akses pelayanan tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan mendapatkan layanan kesehatan.

Menurutnya, warga tidak boleh dibiarkan kesulitan hanya karena terbentur urusan administrasi atau keterbatasan biaya pengobatan.

"Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu," ujar Dedi Mulyadi.

Pernyataan tersebut disampaikan gubernur yang akrab disapa KDM itu saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan dengan rumah sakit daerah, pemerintah pusat, dan swasta di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (7/10/2026).

Libatkan Rumah Sakit Rujukan Nasional
Kerja sama ini turut melibatkan sejumlah rumah sakit pemerintah pusat, di antaranya Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.

Selain itu, sejumlah rumah sakit rujukan dengan layanan khusus juga ikut berpartisipasi. Rumah sakit tersebut meliputi RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Anak dan Bunda Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Mata Cicendo, RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi, RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo, serta RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu.

Dari unsur rumah sakit swasta dan nonpemerintah, kerja sama melibatkan Santosa Hospital Bandung Central, Santosa Hospital Bandung Kopo, serta RS Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie.

Keterlibatan berbagai rumah sakit tersebut diharapkan memperkuat jejaring pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap fasilitas dan layanan medis sesuai kebutuhan.
KDM Minta Pemda Gerak Cepat Tangani Keluhan Warga

Selain memperkuat kerja sama antarrumah sakit, KDM juga menyoroti pentingnya perubahan pola kerja pemerintah dalam menangani persoalan masyarakat.

Menurutnya, selama ini sejumlah persoalan warga baru mendapatkan perhatian setelah disampaikan secara langsung kepadanya.

Padahal, dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang besar, pola penanganan seperti itu tidak mungkin menjangkau seluruh masyarakat secara optimal.

Karena itu, Dedi meminta pemerintah kabupaten dan kota membangun sistem pemantauan yang mampu mendeteksi persoalan warga sejak dini.

Informasi dari masyarakat hingga media sosial, menurutnya, dapat dimanfaatkan sebagai sumber awal untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan, termasuk kesulitan warga dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Dengan sistem pemantauan yang lebih responsif, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah penanganan tanpa harus menunggu warga mendatangi atau mengadu langsung kepada gubernur.

Kerja sama lintas rumah sakit dan penguatan respons pemerintah daerah ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperluas akses pelayanan kesehatan serta memastikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan memperoleh perhatian dan penanganan yang layak.