Bandung Perkuat Siskamling Siaga Bencana, Target Turunkan Risiko Bencana dari 95,15 Jadi 85,15

BANDUNG, TINGKAP.CO - Pemerintah Kota Bandung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana melalui program Siskamling Siaga Bencana. Program ini ditargetkan mampu menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Bandung dari 95,15 menjadi 85,15.

Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat peran masyarakat di tingkat kewilayahan, meningkatkan kemampuan warga mengenali potensi bahaya, serta membangun koordinasi yang lebih efektif antara masyarakat dan pemerintah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar setiap wilayah memiliki kemampuan mengenali risiko dan melakukan langkah awal ketika situasi darurat terjadi.

"Bencana mungkin tidak selalu dapat kita cegah, tetapi kita dapat memastikan bahwa masyarakat Bandung tidak menghadapinya tanpa kesiapan dan dalam kesendirian," kata Farhan saat membuka Simposium Penguatan Budaya Tangguh Bencana Berbasis Komunitas, Selasa (20/10/2026).

Menurut Farhan, Siskamling Siaga Bencana yang mulai dijalankan pada 22 September 2026 mengusung semangat Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota.

Program ini tidak sekadar mendorong partisipasi warga, tetapi juga membangun kebiasaan mempersiapkan keluarga, mengenali potensi bahaya, memahami jalur evakuasi, dan memastikan informasi kedaruratan dapat terhubung dengan sistem penanganan pemerintah.
 
Kesiapsiagaan menjadi kebutuhan penting bagi Kota Bandung yang menghadapi beragam potensi bencana, mulai dari kebakaran, tanah longsor, hingga gempa bumi yang berkaitan dengan Sesar Lembang.

Dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa yang tersebar di 30 kecamatan, 151 kelurahan, dan 1.597 RW, penguatan kesiapsiagaan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas.

Karena itu, Pemkot Bandung mendorong penguatan sistem penanganan bencana yang tidak hanya bertumpu pada respons setelah kejadian, tetapi juga mengutamakan pencegahan, pengenalan risiko, dan kesiapan sebelum bencana terjadi.

Pemerintah harus memastikan masyarakat memiliki pengetahuan, kapasitas dan akses terhadap sistem penanganan kedaruratan.

"Warga dapat menjadi bagian penting dalam mengenali risiko dan melakukan deteksi dini, sementara pemerintah memastikan koordinasi, dukungan dan penanganan berjalan sesuai kewenangan," ujar Farhan.

Untuk memperkuat ketangguhan Kota Bandung, Farhan memaparkan lima arah kebijakan yang menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, memasukkan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat didorong terlibat dalam upaya pengurangan risiko di wilayah masing-masing, sehingga kebutuhan dan potensi bahaya setempat dapat menjadi bagian dari perencanaan pemerintah.

Kedua, memperkuat kesiapsiagaan keluarga. Setiap keluarga perlu memiliki rencana darurat, menyiapkan tas siaga bencana, serta mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman.

Ketiga, meningkatkan kapasitas komunitas. Lembaga kemasyarakatan kelurahan, PKK, Posyandu, Karang Taruna, relawan kebencanaan, dan komunitas lainnya diharapkan berperan aktif dalam edukasi serta pendampingan masyarakat. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan.

Keempat, memperkuat koordinasi penanganan darurat. Pemerintah akan mendorong pembagian peran yang jelas, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme komunikasi yang menghubungkan masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah terkait.

Kelima, mengukur dampak program. Keberhasilan Siskamling Siaga Bencana tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari peningkatan kesiapan warga dan efektivitas koordinasi ketika menghadapi keadaan darurat.

Untuk mendukung langkah tersebut, Farhan meminta perangkat daerah terkait bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengembangkan metode pengukuran dampak yang komprehensif dan dapat digunakan lintas sektor.
 
Selain membangun kesiapsiagaan masyarakat, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian pada kecepatan respons layanan kedaruratan dan efektivitas koordinasi penanganan bencana.

Farhan menyampaikan, pengujian terhadap layanan 112 untuk kedaruratan umum, 113 untuk pemadam kebakaran, dan 119 untuk kegawatdaruratan medis menunjukkan respons dalam waktu kurang dari 15 menit.

Hasil pengujian tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapan layanan, meningkatkan koordinasi antarpihak, dan mengoptimalkan penanganan laporan masyarakat.

Pemkot Bandung juga menjajaki penguatan sistem komunikasi peringatan dini melalui pemanfaatan frekuensi Radio Republik Indonesia (RRI), termasuk kemungkinan penggunaan perangkat penerima informasi peringatan bagi masyarakat.

Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan informasi ketika situasi darurat terjadi, sehingga masyarakat dapat memperoleh peringatan dan mengambil langkah yang diperlukan.

Di tingkat kewilayahan, pemetaan risiko dan pendataan warga rentan juga menjadi perhatian. Data tersebut dibutuhkan untuk mendukung perencanaan evakuasi dan memastikan penanganan darurat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan khusus.

Edukasi dan simulasi kebencanaan secara berkala akan terus didorong dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, komunitas masyarakat, dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Libatkan BPBD hingga Komunitas Warga
Siskamling Siaga Bencana dirancang menjadi wadah koordinasi berbagai unsur yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana.

Unsur tersebut meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Linmas, Posyandu, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga komunitas masyarakat.

Kolaborasi ini diharapkan memperkuat hubungan antara kesiapsiagaan warga dan sistem penanganan pemerintah, mulai dari pengenalan potensi bahaya hingga penanganan ketika keadaan darurat terjadi.

Farhan menekankan, keberlanjutan program menjadi hal penting agar budaya siaga bencana tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi tumbuh menjadi kebiasaan masyarakat.

"Yang paling penting adalah bagaimana budaya siaga bencana menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan terus berjalan. Kolaborasi, integrasi, dan pelaksanaan berbasis risiko serta berorientasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk membangun ketangguhan kota," katanya.

Melalui Siskamling Siaga Bencana, Pemkot Bandung berharap masyarakat semakin siap menghadapi berbagai potensi ancaman, sementara koordinasi lintas sektor dan layanan kedaruratan terus diperkuat.

Farhan menegaskan, ketangguhan Kota Bandung dibangun melalui tiga pilar utama, yakni menjaga diri, menjaga sesama, dan memastikan pemerintah hadir dalam penanganan bencana.
"Warga jaga warga, warga jaga kota. Kota nu urang sadayana," tuturnya.