Bukittinggi Perkuat Satu Data Indonesia, Ibnu Asis: Pembangunan Harus Berbasis Data Akurat

BUKITTINGGI, TINGKAP.CO - Pemerintah Kota Bukittinggi memperkuat penerapan program Satu Data Indonesia tingkat daerah guna memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan berdasarkan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2026 yang dibuka Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, di Ruang Rapat Lantai III Balai Kota Bukittinggi, Kamis (29/10/2026).

Ibnu Asis mengatakan, rakor tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam pengelolaan data pemerintahan.

Pelaksanaan Satu Data Indonesia juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program, hingga mengevaluasi hasil pembangunan.

Dengan Satu Data Indonesia, diharapkan seluruh data yang dihasilkan SKPD selaku produsen data telah terverifikasi, akurat, dan tidak berubah-ubah. "Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar tersedia satu data yang menjadi pedoman bersama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan," tutur Ibnu Asis.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam menyediakan data yang akurat dan terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Kegiatan tersebut juga menjadi wadah berbagi praktik baik bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat terkait pengelolaan data pemerintah daerah.

Ade Mulyani menegaskan, ke depan pemerintah daerah akan menetapkan data-data prioritas yang harus dikumpulkan secara bersama oleh seluruh produsen data.

"Ke depan, kita terapkan data-data prioritas yang harus dikumpulkan bersama produsen data. Sesuai arahan pimpinan, tidak ada satu pun perencanaan yang tidak berdasarkan data. Data yang digunakan harus akurat dan selaras agar program pembangunan yang disusun benar-benar tepat sasaran," jelasnya.

Selain itu, pengelolaan Satu Data Indonesia akan diperkuat melalui pemanfaatan data spasial yang mampu menggambarkan lokasi dan sebaran informasi pembangunan secara lebih terperinci.

Pemanfaatan data spasial tersebut diharapkan membantu pemerintah dalam memetakan kebutuhan masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, serta menyusun program yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Dengan penguatan Satu Data Indonesia, Pemko Bukittinggi berharap setiap kebijakan pembangunan memiliki landasan informasi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.