45 Rekomendasi Ekonomi Diserahkan ke Pemprov Jabar, Erwan Setiawan Minta Investor Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

BANDUNG, TINGKAP.CO - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat 45 rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi daerah. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas tenaga kerja serta keberpihakan investasi terhadap masyarakat lokal.

Puluhan rekomendasi tersebut merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung melalui forum West Java Economic Society (WJES) 2026.

Menariknya, rekomendasi itu disusun berdasarkan penelitian 269 peneliti dari berbagai daerah di Indonesia dan dikonsultasikan secara intensif dengan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar.

Delapan paper terbaik dari keseluruhan penelitian tersebut dipresentasikan dalam Seminar Nasional WJES 2026 di Bale Pasundan, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).

Mengangkat tema "Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berdaya Saing", forum ini menjadi wadah kolaborasi pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk merumuskan arah pembangunan ekonomi Jawa Barat.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, yang menghadiri kegiatan tersebut mengapresiasi penyelenggaraan WJES 2026. Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai kajian akademis, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan.

"Saya berharap Forum WJES mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya baik secara akademis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan," ujar Erwan.

Menurut Erwan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perluasan kesempatan kerja, serta investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan, Pemprov Jabar berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha. Langkah tersebut antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, serta kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan.

Salah satu pesan penting yang disampaikan Erwan adalah harapan agar investor yang menanamkan modal di Jawa Barat memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar kawasan industri.

Menurutnya, investasi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, pembangunan pabrik, maupun peningkatan nilai produksi. Kehadiran industri juga harus mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Saya bukan anti pendatang. Silakan investor dari mana pun datang ke Jawa Barat, baik investor lokal maupun luar negeri. Tetapi tolong perhatikan masyarakat sekitar. Berikan pekerjaan lebih utama kepada masyarakat sekitar," tegasnya.

Erwan menilai, masyarakat lokal harus mendapatkan kesempatan untuk ikut menikmati manfaat ekonomi dari investasi yang masuk ke daerahnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masyarakat juga harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar mampu memenuhi kebutuhan dunia industri.

Penyerapan tenaga kerja lokal, lanjutnya, harus tetap mengedepankan kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, bukan melalui tekanan atau cara-cara yang tidak semestinya.

Ia bahkan menyoroti adanya praktik pihak tertentu yang menggunakan tekanan terhadap perusahaan agar mempekerjakan warga setempat, meskipun tidak memiliki keterampilan yang sesuai.

"Jangan sampai ada sebagian pabrik yang dibangun melalui preman-preman setempat, meminta warganya untuk dipekerjakan, tetapi kemampuannya tidak ada. Saya berharap masyarakat kita juga siap bersaing untuk bekerja di perusahaan tersebut," ujarnya.
 
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Junanto Herdiawan, mengatakan salah satu persoalan penting yang dibahas dalam WJES 2026 adalah kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur ekonomi dan perkembangan industri.

Menurut Junanto, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Salah satu contohnya adalah perkembangan industri kendaraan listrik yang belum sepenuhnya diikuti penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi di sejumlah sekolah.

"Ini menjadi persoalan link and match yang harus kita tingkatkan. Bagaimana pendidikan vokasi bisa menyesuaikan kebutuhan industri yang terus berkembang," kata Junanto.

Ia berharap hasil penelitian dan gagasan para akademisi dapat menjadi landasan penyusunan kebijakan pemerintah yang lebih kuat, terarah, dan aplikatif.

Junanto juga menjelaskan, pelibatan 16 OPD dalam penyusunan rekomendasi merupakan langkah strategis agar hasil penelitian benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran daerah, kolaborasi pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, seluruh hasil penelitian dan 45 rekomendasi kebijakan WJES 2026 diserahkan secara simbolis kepada Wakil Gubernur Jawa Barat dalam bentuk buku kompilasi.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung bagi Pemprov Jabar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.