Ombudsman RI Puji Pelayanan Publik Kota Bandung, 72 Ribu Warga Sudah Manfaatkan MPP

BANDUNG, TINGKAP.CO - Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Joher, mengapresiasi infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Kota Bandung. Menurutnya, berbagai fasilitas tersebut mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemerintahan.

Ia berharap keberadaan fasilitas pelayanan publik tersebut semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan berkeadilan.

"Kalau bisa diselesaikan sehari, kenapa harus diselesaikan seminggu? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?" ujar Nuzran saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung di Jalan Cianjur Nomor 34, Kamis (12/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Nuzran didampingi Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI memantau dan memastikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus melihat langsung berbagai inovasi yang diterapkan Pemkot Bandung.

Nuzran menjelaskan, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari supervisi dan verifikasi menjelang penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2026.

Penilaian itu mencakup kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan, Ombudsman hadir bukan semata-mata untuk mencari kesalahan penyelenggara pelayanan publik. Lebih dari itu, lembaga tersebut berperan memberikan peringatan dini agar instansi pemerintah tidak terjebak dalam praktik maladministrasi.

Menurutnya, pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap penyelenggara layanan dituntut memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi, serta kepastian prosedur sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Sekda Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menjelaskan bahwa Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkot Bandung dalam mengintegrasikan berbagai jenis layanan pemerintahan dalam satu lokasi.

Saat ini, MPP Kota Bandung memiliki 32 gerai dengan 314 jenis layanan. Hingga 10 November 2026, fasilitas tersebut telah dikunjungi sekitar 72.000 masyarakat.

Tak hanya di pusat kota, Pemkot Bandung juga menghadirkan fasilitas pelayanan di kawasan Summarecon Bandung untuk menjangkau masyarakat di wilayah Bandung Timur.

Hingga tanggal yang sama, lokasi pelayanan tersebut tercatat telah melayani sebanyak 22.442 pengunjung.
Iskandar menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, Pemkot Bandung terus berupaya meningkatkan kepastian prosedur, transparansi, serta kualitas pelayanan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan layanan pemerintahan.

Melalui kunjungan tersebut, Pemkot Bandung berharap sinergi dengan Ombudsman RI semakin kuat sehingga kualitas pelayanan publik terus meningkat.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga transparan, profesional, dan akuntabel.