Ketika Anak Sekolah Lebih Beradab daripada Elite Politik

                  Oleh: Fidel Dapati Giawa
Sejak reformasi bergulir, riak politik seolah tidak pernah berhenti mewarnai ruang publik kita. Kehadiran media sosial semakin memperluas ruang perdebatan politik, memberikan kesempatan hampir tanpa batas bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat. Terlebih ketika menyangkut Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.

Hampir setiap grup WhatsApp dipenuhi perbincangan politik. Bahkan, riuh perdebatan di jagat nyata maupun maya terkadang terasa lebih ramai daripada pergerakan indeks saham di bursa efek.

Namun, apa yang terjadi di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat ketika menerima kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi

Masyarakat Jabar bukan sekadar ekspresi ketertarikan terhadap politik.
Video penurunan foto mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang viral di media sosial memperlihatkan tindakan sejumlah orang yang meludahi, bahkan seorang ibu yang seolah berusaha menginjak foto tersebut.

Peristiwa ini bukan lagi sekadar penyampaian aspirasi. Ada ekspresi kemarahan yang berlebihan, bahkan terkesan sarat dendam politik. Lebih jauh, tindakan tersebut mempertontonkan persoalan etika dan kualitas peradaban dalam menyampaikan perbedaan pendapat.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, kemudian memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa foto Gibran kembali dipajang karena secara konstitusional belum ada keputusan resmi yang mengakhiri kedudukannya sebagai Wakil Presiden.

Namun, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada klarifikasi mengenai status foto tersebut. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar dan patut menjadi perhatian lembaga legislatif.

Setidaknya terdapat dua persoalan fundamental yang tercermin dari peristiwa tersebut.

Pertama, persoalan tanggung jawab terhadap institusi.
Foto yang terpasang di ruang DPRD merupakan bagian dari atribut dan properti institusi negara. Karena itu, siapa pun yang berada di dalam lingkungan lembaga tersebut wajib menghormati dan menjaga keberadaannya.

Jika properti institusi saja tidak mampu dijaga dari tindakan yang tidak semestinya, bagaimana publik dapat menaruh kepercayaan bahwa lembaga DPRD mampu menjaga kepentingan dan kehormatan rakyat?

Persoalannya bukan terletak pada besar atau kecilnya nilai sebuah foto, melainkan pada tanggung jawab menjaga martabat institusi.

Kedua, mempertontonkan kebrutalan politik di hadapan publik.
Kebrutalan politik sering kali berangkat dari mentalitas dendam dan permusuhan yang tumbuh akibat perbedaan pilihan maupun kepentingan politik.

Sejak pemilihan langsung menjadi bagian dari sistem demokrasi kita, perbedaan pilihan terkadang tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang wajar, melainkan alasan untuk saling menyerang.

Penyampaian pendapat di muka umum berubah menjadi ajang caci maki. Perdebatan yang semestinya menjadi ruang bertukar gagasan justru kerap diperlakukan sebagai arena untuk mengalahkan dan mempermalukan pihak lain.

Kita seolah semakin jauh dari semangat demokrasi yang berlandaskan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Jika dua persoalan fundamental ini dibedah lebih jauh, Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, semestinya tidak cukup hanya memberikan klarifikasi atas peristiwa tersebut.

Perlu ada evaluasi menyeluruh mengenai bagaimana peristiwa itu bisa terjadi di dalam gedung lembaga terhormat tersebut. Termasuk memeriksa apakah terdapat anggota DPRD atau pihak internal yang membiarkan, memberikan ruang, atau memfasilitasi tindakan yang merendahkan martabat institusi.

Ini bukan persoalan membela atau menentang Gibran Rakabuming Raka. Persoalan kedudukan dan status politik seseorang harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat dan tanggung jawab moral dalam kehidupan demokrasi kita.

Politik seharusnya menjadi ruang membangun konsensus di tengah berbagai perbedaan pandangan untuk mencari jalan keluar atas persoalan bangsa. Bukan menjadi panggung pelampiasan kebencian dan permusuhan yang diwariskan dari satu kontestasi politik ke kontestasi berikutnya.

Bahkan dalam peperangan, kemanusiaan tetap harus dijunjung tinggi.
Sejarah peperangan pada zaman para nabi mengajarkan bahwa pihak yang telah menyerah harus diperlakukan secara manusiawi. Mereka yang menjadi tawanan pun tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat.

Lantas, bagaimana mungkin dalam kehidupan damai, ketika yang dihadapi hanya perbedaan pandangan dan kepentingan politik, kita justru mempertontonkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan?

Di tengah kegaduhan tersebut, dua hari terakhir beredar pula video yang memperlihatkan anak-anak sekolah, mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga SMA, menurunkan foto mantan Wakil Presiden Gibran dari dinding ruang kelas dengan penuh hormat dan khidmat.

Mungkin saja video tersebut merupakan bagian dari kegiatan yang telah diatur sebelumnya. Bisa juga merupakan tindakan spontan yang diinisiasi oleh para guru. Apa pun latar belakangnya, ada sesuatu yang menarik untuk direnungkan dari peristiwa tersebut.

Siapa yang tidak tersentuh nuraninya ketika menyaksikan kontras antara perilaku sekelompok orang di gedung DPRD Jabar dengan sikap anak-anak sekolah yang menurunkan foto seorang mantan pemimpin nasional secara tertib dan penuh penghormatan?

Peristiwa penurunan foto pimpinan nasional sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi setiap pergantian masa jabatan. Namun, prosesi yang diperlihatkan anak-anak sekolah tersebut menghadirkan pesan sederhana tentang penghormatan, ketertiban, dan etika dalam kehidupan berbangsa.

Justru dari anak-anak sekolah itu kita memperoleh pelajaran yang semestinya menjadi teladan bagi para elite politik.
Jangan sampai mereka yang setiap hari berbicara tentang demokrasi, konstitusi, dan kepentingan rakyat justru gagal memberikan contoh tentang bagaimana menghormati perbedaan dan menjaga martabat sesama.

Demokrasi tidak boleh kehilangan adab. Perbedaan politik tidak boleh menghapus rasa hormat. Dan kemenangan maupun kekalahan dalam kontestasi kekuasaan tidak seharusnya melahirkan dendam berkepanjangan.

Semoga berbagai peristiwa politik yang mengiringi perubahan kepemimpinan nasional menjadi momentum untuk mengembalikan politik Indonesia pada nilai-nilai luhur: penuh hikmat, bijaksana, beradab, dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

Sebab, pada akhirnya, kualitas demokrasi sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kebebasan rakyat menyampaikan pendapat, tetapi juga dari kemampuannya menghormati perbedaan tanpa kehilangan martabat dan nurani kebangsaan.

Penulis adalah pengamat masalah sosial politik tinggal di Bandung