Hari Kartini 2026, KI Jabar Ajak Perempuan Aktif Manfaatkan Keterbukaan Informasi Publik

BANDUNG, TINGKAP.CO - Memperingati Hari Kartini 2026, Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) "KI Jabar Ngulik" atau Ngobrol Seru Gali Informasi Publik. Tema yang diangkat adalah urgensi keterbukaan informasi publik bagi kaum perempuan.

Kegiatan berlangsung di Kantor Komisi Informasi Jawa Barat, Jalan Turangga No. 25, Kota Bandung, Selasa, 21/04/2026, pukul 13.00 hingga 16.00 WIB. FGD menghadirkan narasumber dari DPRD Jabar, komisioner KI, akademisi, dan aktivis perempuan.

Anggota Komisi 1 DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti, SE, menjadi narasumber utama. Ia menegaskan perempuan punya peran strategis menentukan masa depan generasi bangsa. Akses informasi publik menurutnya bukan hanya hak administratif, tapi instrumen penting agar perempuan berdaya secara sosial, ekonomi, dan politik.

"Perempuan adalah pendidik pertama dalam keluarga. Kecakapan menyerap dan menyaring informasi valid menentukan kualitas pola asuh," kata Tuti. Dengan keterbukaan informasi, perempuan lebih mudah mengakses program pemerintah mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan hak perempuan dan anak.

Tuti menyebut semangat Raden Ajeng Kartini harus diaktualisasikan lewat melek informasi. Di era digital, perempuan Jabar harus berani bersuara dan memanfaatkan data publik untuk mengawal kebijakan. "Perempuan tidak lagi jadi objek pembangunan, tapi subjek yang kritis dan solutif," tegasnya.

Komisioner KI Jawa Barat, Nuni Nurbayani, mengatakan FGD ini untuk memetakan hambatan perempuan dalam mengakses informasi. Pihaknya berkomitmen sosialisasi hak tahu, khususnya bagi perempuan, agar transparansi badan publik dirasakan sampai level rumah tangga.

Akademisi Siti Nurhayati, S.I.P., M.A.P., menambahkan kesenjangan informasi masih jadi tantangan di sejumlah wilayah. Keterlibatan tokoh perempuan dan akademisi diharapkan mampu menjembatani lewat edukasi berkelanjutan soal regulasi keterbukaan informasi publik.

Dipandu aktivis perempuan Dini Anjani Nurlatifah, M.Sos., diskusi berlangsung interaktif. Peserta dari organisasi wanita dan pemerhati sosial aktif bertanya soal prosedur teknis meminta informasi publik ke badan pemerintah di lingkup Pemprov Jabar.

Pemilihan tanggal 21 April bertujuan agar esensi perjuangan Kartini soal kesetaraan diwujudkan dalam kesetaraan akses informasi. KI Jabar berharap "Ngulik" meningkatkan literasi informasi perempuan sekaligus menekan penyebaran hoaks yang kerap menyasar kaum ibu.

FGD ditutup dengan komitmen memperkuat jejaring komunikasi antara DPRD, Komisi Informasi, dan elemen perempuan. Tuti Turimayanti kembali mengingatkan transparansi adalah ruh demokrasi dan perempuan adalah jantung ketahanan nasional yang harus dibekali informasi akurat dan terpercaya.