Pembentukan BPBD

Bukittinggi Catat 97 Kejadian Bencana dalam Setahun, Pemkot Usulkan Pembentukan BPBD

BUKITTINGGI, TINGKAP.CO - Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan penanganan bencana di daerah tersebut.

Usulan pembentukan lembaga itu mulai dibahas secara legislatif melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan BPBD, Rabu (11/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, Lc., MA. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, menyampaikan hantaran Ranperda di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

Pembentukan BPBD dinilai mendesak mengingat ancaman bencana di Kota Bukittinggi membutuhkan penanganan yang lebih terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Sepanjang 2024, Kota Bukittinggi tercatat mengalami 97 kejadian bencana. Rinciannya terdiri atas 46 kejadian banjir, 41 cuaca ekstrem, lima tanah longsor, tiga puting beliung, dan dua gempa bumi.

Data tersebut menunjukkan bahwa Bukittinggi menghadapi beragam potensi bencana yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Penanganan tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi juga harus mencakup upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat.

Pengusulan BPBD dengan tipologi Tipe C mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2025.

Secara administratif, proses pembentukannya telah melalui rekomendasi Gubernur Sumatera Barat Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026. Selain itu, Ranperda tersebut juga telah menjalani proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat pada 6 November 2026.

Wali Kota Ramlan Nurmatias menjelaskan, pembentukan BPBD sebagai perangkat daerah Tipe C menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi.

Dengan prinsip tersebut, struktur organisasi dibuat lebih efisien dan proporsional, sehingga anggaran daerah dapat lebih diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan serta pelayanan penanggulangan bencana secara langsung di lapangan.

Melalui pembentukan BPBD, Pemko Bukittinggi berharap penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki kelembagaan yang lebih terarah dan profesional, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Beny Yusrial, S.IP., MM, Wakil Ketua Zulhamdi Nova Candra, IB., A.Md., Dt. Nagari Labiah, serta sejumlah anggota DPRD.

Hadir pula Wakil Wali Kota Bukittinggi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan BUMD, niniak mamak, tokoh masyarakat, dan Bundo Kanduang.

Hantaran Ranperda ini selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Dengan terbentuknya BPBD, Kota Bukittinggi diharapkan memiliki sistem penanggulangan bencana yang semakin kuat, sehingga keselamatan dan perlindungan masyarakat dapat lebih terjamin.