LKPJ

DPRD Bukittinggi Berikan 147 Rekomendasi Terkait LKPJ Walikota

BUKITTINGGI, TINGKAP.CO - DPRD Kota Bukittinggi melontarkan kritik konstruktif sekaligus menyerahkan 147 poin rekomendasi strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Kota Bukittinggi.

Penyerahan rekomendasi dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Selasa (28/4/2026), kritikan merupaksn proses evaluasi serta perbaikan arah pembangunan kota Bukittinggi ke Bukittinggi kedepan.

Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menegaskan LKPJ bukan sekadar laporan administratif biasa, melainkan instrumen vital dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"LKPJ cermin bagi pemerintah daerah, sejauh mana program yang direncanakan benar-benar terlaksana dan berdampak nyata bagi masyarakat," tegas Syaiful.

LKPJ disampaikan Wali Kota pada 30 Maret 2026, DPRD langsung bergerak membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan intensif bersama pemerintah daerah dan seluruh perangkat terkait, sebelum dilakukan perumusan untuk rekomendasi strategis yang disepakati dalam rapat paripurna internal.

"Pansus bekerja keras melakukan pembahasan mendalam hingga menghasilkan draf rekomendasi yang kemudian disepakati bersama dalam rapat paripurna internal DPRD," tegas Syaiful.

Tiga Sektor utama disorot juru bicara Pansus DPRD, Dedi Fatria, mengungkap 147 rekomendasi merupakan hasil evaluasi lintas sektor yang menyentuh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dari sekian banyak isu, tiga sektor mendapat perhatian paling serius dari DPRD seperti, sektor pendidikan.

DPRD menyoroti perlunya penguatan koordinasi lintas sektoral demi mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh penjuru kota. DPRD merekomendasikan penanganan serius terhadap anak putus sekolah, peningkatan pengawasan kenakalan remaja, serta penguatan muatan lokal berbasis nilai dan budaya Minangkabau sebagai fondasi karakter generasi muda Bukittinggi.

Penanganan banjir persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan di Bukittinggi turut menjadi catatan penting DPRD. Dewan mendorong pemerintah kota untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga terencana secara sistematis, mulai dari normalisasi drainase, pengelolaan kawasan resapan air, hingga mitigasi bencana jangka panjang.

Penguatan Pariwisata, sebagai salah satu kota wisata unggulan di Sumatera Barat. DPRD menilai sektor pariwisata Bukittinggi masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi, penguatan promosi wisata, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

Rekomendasi Sebagai Peta jalan perbaikan, penyerahan 147 rekomendasi bukan sekadar formalitas kelembagaan. DPRD Bukittinggi berharap seluruh catatan strategis benar-benar ditindaklanjuti secara serius oleh eksekutif sebagai peta jalan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun mendatang.

Dengan semangat check and balance yang sehat antara legislatif dan eksekutif, Bukittinggi diharapkan mampu melangkah lebih jauh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.