Dakel Asemrowo

Lima Paket Pekerjaan Fisik di Kecamatan Asemrowo Diduga Bermasalah

SURABAYA, TINGKAP.CO - Lima paket pekerjaan infrastruktur di Kecamatan Asemrowo, Surabaya diduga bermasalah.

Paket pekerjaan yang didanai Dana Kelurahan (Dakel) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2025 dengan nilai miliaran rupiah itu diduga banyak yang tidak sesuai aturan dan berpotensi merugikan negara.

Kelima paket pekerjaan pavingisasi jalan dan saluran drainase itu masing-masing di Jl. Tambak Mayor 6C, RT. 11- RW. 5 senilai Rp. 560.juta, Jl. Tambak Mayor Utara, RW. 4 senilai Rp. 416,4 juta, J. Tambak Mayor Utara Gang 2, RW.7 senilai Rp. 346,6 juta, Jalan Tambak Pring Perbatasan RW 8 dan RW.6 senilai Rp. 484,4 juta, dan di Jalan Tambak Baru Dalam Gang 7, RW.5/RT. 10 senilai Rp. 701,5 juta. Semuanya berlokasi di Kelurahan Asemrowo.

Hasil penelusuran TINGKAP.CO (29/9/2025), dilokasi pembangunan masih terlihat ketidak profesional para pekerja. Mengejutkan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang secara signifikan mengubah regulasi terkait standar keamanan dan kesehatan di tempat kerja.

Melalui keputusan terbaru, kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), Analisis Risiko Kesehatan (APK), dan Komite Kesehatan Industri dan Pekerjaan (KIP) di tempat kerja tak disediakan oleh penyedia di 5 titik lokasi kegiatan pekerjaan.

Hal lain ambil misal di lokasi tanah bekas galian yang seharusnya dibuang diluar lokasi justru diduga diurukan kembali di sela-sela U-Ditch dan ditengah-tengah jalan lalu ditimbun dengan sertu guna mengurangi volume sertu. Metode tersebut dinilai rawan memengaruhi kualitas konstruksi dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Paling vital pemasangan U-Ditch juga diduga dipasang asal-asalan. Sehingga nampak dilapangan tidak elevasi.

Selain itu, ada sebagian U-Ditch dan penutup saluran terlihat retak dan pecah tapi tetap dipaksa dipasang. Pemasangan U-Ditch tidak terlihat tarikan benang, akibatnya di sela-sela U-Ditch ada beberapa masih renggang.

Tentu saja dikhawatirkan lumpur dan pasir masuk yang terjadi air dalam saluran tidak mengalir lancar disebabkan ada lumpur. Lebih miris lagi, Konsultan Perencanaan dan Pengawasan diinformasikan jarang turun ke lapangan.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Surabaya 2025 semua pekerjaan tidak dicantumkan, juga CV pemenang. Hal ini tentu tidak sesuai dengan keterbukaan infomasi publik dan terkesan tidak transparan.

Kepada TINGKAP.CO, Ketua LSM Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur, H Hertanto mengatakan ketika pekerjaan  PHO (Project Hand Over) terbayar lunas 100% dengan dukungan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana), maka muncul kerugian negara. Hal ini dikatakan Hertanto setelah melihat foto-foto dan video dari lapangan.

"Ada indikasi lemahnya pengawasan Satker di Kecamatan/Penyelenggara/PPK sebagai pengendali pelaksanaan realisasi fisik kontruksi paket pekerjaan bersumberAPBD kota Surabaya 2025 itu. Kepada pejabat terkait agar transparan. Sebab, anggaran yang dipergunakan tersebut adalah uang rakyat. Kalau mau buka-bukaan monggo, tolong berkas laporannya yang sudah terealisasi di tunjukkan ke publik. Sebab itu uang rakyat, rakyat juga berhak tahu,'' ungkapnya

Hingga berita ini ditayangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. Yayuk Sukartiningsih ketika dikonfirmasi memilih bungkam. Pesan WhatsApp dan telepon dari TINGKAP.CO untuk mendapatkan klarifikasi (29/9/2025), tak direspon.