Pembauran

Cegah Konflik Antarsuku, Pemkab Mukomuko Bentuk Forum Pembauran Kebangsaan

MUKOMUKO, TINGKAP.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai wadah memperkuat persatuan, merawat keberagaman, serta mencegah potensi konflik antarsuku dan ras di tengah masyarakat.

Forum yang berada di bawah naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko ini diharapkan mampu merangkul berbagai kelompok suku dan latar belakang budaya untuk hidup berdampingan secara harmonis.

Pembentukan FPK dinilai penting mengingat masyarakat Kabupaten Mukomuko terdiri atas beragam suku, ras, seni, dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan yang perlu dijaga bersama demi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan kondusif.

Selain mempererat tali persaudaraan, FPK diharapkan menjadi ruang komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang berpotensi memicu perselisihan di tengah masyarakat.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mukomuko, Harfi, SH, melalui Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Sosial Budaya dan Agama, Nety Wismanasari, SH, MH, menegaskan pentingnya keberadaan forum tersebut sebagai wadah pemersatu masyarakat.

Menurut Nety, FPK diharapkan dapat mendorong seluruh elemen masyarakat untuk membaur, memperkuat kebersamaan, serta berpartisipasi dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kami berharap dengan adanya FPK ini, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin terjadi. Namun, tentu kita tidak berharap konflik itu sampai terjadi," ujar Nety saat ditemui TINGKAP.CO di ruang kerjanya, Jumat (9/10/2026).

Ia menjelaskan, pembentukan FPK telah rampung. Saat ini, pemerintah daerah tinggal menjadwalkan pengukuhan atau pelantikan pengurus yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.

Dalam struktur kepengurusan, FPK melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Dewan pembina diketuai langsung oleh Wakil Bupati Mukomuko, dengan Sekretaris Badan Kesbangpol sebagai sekretaris dewan pembina.

Sementara itu, kepengurusan harian dipimpin oleh Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA). Posisi wakil ketua dipegang Nety Wismanasari, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesbangpol Kabupaten Mukomuko.

Nety menambahkan, forum tersebut juga melibatkan instansi vertikal yang berada di Kabupaten Mukomuko. Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan memperkuat koordinasi dalam menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat.

Dengan terbentuknya FPK, Pemkab Mukomuko berharap keberagaman suku dan budaya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan modal sosial untuk memperkuat persaudaraan, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat pembangunan Kabupaten Mukomuko.