Ekologi Papua

Dilema Rencana Prabowo Perluas Sawit Papua di Tengah Gelombang Bencana Ekologis

BANDUNG, TINGKAP.CO - Prabowo Subianto mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit dan komoditas lain di Papua sebagai rencana strategis pemerintah untuk memenuhi swasembada energi di daerah terpencil.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) dalam rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/25).

Ia juga mengungkapkan bahwa wilayah diujung Timur Indonesia tersebut memiliki potensi sumber energi yang melimpah. Pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM) nabati dari kelapa sawit.

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merancang strategi agar wilayah tersebut secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan energi," ujarnya.

Prabowo menjelaskan, komoditas tebu dan singkong turut dikembangkan sebagai penghasil bioetanol. Ia juga menargetkan dalam lima tahun seluruh daerah Indonesia mampu memenuhi kebutuhan melalui swasembada pangan dan swasembada energi.

Presiden ke-8 Indonesia tersebut mengungkapkan, kemandirian energi akan berdampak positif bagi masyarakat dan pemerintah.

Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian merespon program Prabowo tersebut berpotensi terjadinya bencana ekologi yang semakin luas.

Ia menjelaskan, di tengah krisis iklim yang terjadi belakangan ini pemerintah tidak seharusnya memikirkan proyek pembukaan lahan sawit dalam skala besar.

"Pemerintah harus bisa memastikan perlindungan ekosistem dan keselamatan masyarakat Papua yang tentu menjadi korban jika bencana ekologis sering terjadi akibat pembukaan sawit skala besar," ujarnya dalam Dialog Ruang Publik bertema Papua Ditanami Sawit demi Energi, Swasembada atau Bencana Ekologi, Jumat (19/12/25).

Uli mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Prabowo terkait rencana perluasan sawit tersebut. Menurutnya, Presiden tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi bencana yang terjadi saat ini di Sumatera dan daerah lainnya.

Anggota Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC OFM), Bernard Koten, menjelaskan, Papua sudah sering terdampak bencana ekologis sejak beberapa tahun lalu. Bernard yang juga warga Papua mengungkapkan, berkali-kali masyarakat sudah menyuarakan hal tersebut kepada pemerintah serta perusahaan.

"Ekspansi lahan sawit di Papua merupakan aksi perusakan paru-paru dunia sementara warga asli Papua tengah berjuang menjaga hutan. Tidak mungkin mereka (warga asli Papua) membuka lahan seluas-luasnya untuk kebutuhan hidup, mereka memanfaatkan lahan semampunya," ujarnya.

Bernard menjelaskan, adanya keterlibatan militer untuk menjaga proyek pengembangan swasembada pangan dan energi di Papua membuat masyarakat yang menyuarakan hak mereka selalu dibenturkan dengan militer.

"Masyarakat pada akhirnya selalu menjadi korban ketika menghadapi militer, warga Papua menjaga keberlangsungan hutan bukan hanya untuk mereka, juga untuk dunia," pungkasnya.