Dana Kelurahan
Pekerjaan Fisik Didanai Dana Kelurahan Simomulyo Baru, Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi

Foto: @tingkap/Nanang SW
Paket pekerjaan pemasangan U-Ditch dan paving yang menggunakan APBD Kota Surabaya Tahun 2025 di Kelurahan Simomulyo Baru, diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
SURABAYA, TINGKAP.CO - Pengerjaan fisik didanai Dana Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya diduga tidak sesuai spesifikasi teknis (spektek). Paket pekerjaan yang didanai APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 itu mengerjakan pemasangan U-Ditch saluran drainase dan paving blok.
Rincian paket pekerjaan, pembangunan paving baru dengan lebar 3 meter dan saluran 40/60 cover 2 sisi dengan lokasi RT 04/RW 06 Simorejo Sari A Gang IV Kelurahan Simomulyo Baru dengan total anggaran sebesar Rp. 446.309.980,00
Dari pantauan awak media (03/09/2025) di lokasi masih banyak ditemukan pemasangan U-Ditch dan paving diduga tidak sesuai spesifikasi pemasangan. Diduga saat pemasangannya pun tidak dikeringkan terlebih dahulu, tidak adanya tarik benang dan waterpass guna terlihat rata.
Selain itu seharusnya bekas galian tidak dibuang semuanya ke tempat lain, melainkan dibuat urug kembali ke sela-sela kanan kiri U-Ditch dan ditengah buat pemasangan paving yang bisa mengurangi volume serta sebagian pemasangan kastin tidak semua dipasang melainkan diganti dengan campuran semen dan pasir.
Beberapa warga setempat menyayangkan pembangunan yang memakai dana dari pajak rakyat tidak semestinya para penyedia berlaku sesukanya guna maraup untung sebanyak-banyaknya diatas kewajaran yang berimbas dan dipastikan kualitas dan kuantintas diragukan.
Ambil misal Haji Fauzy, salah seorang warga setempat mengungkapkan pekerjaan itu dikerjakan dengan tenaga borongan dipastikan hasilnya kurang maksimal.
"Lihat saja papan info pekerjaan dihilangkan, para pekerja tidak memakai APD (Alat Pelindung Diri) SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) atau obat-obatan juga ditiadakan ada pengawas pun gak pernah ada teguran ke pekerja dan pelaksana," ungkapnya.
Lanjutnya, masyarakat harus tahu asal usul dan anggaran sumber darimana? Siapa konsultan perencanaan dan pengawasnya bila tidak ada terkesan proyek Siluman tanpa legalitas, tidak terlihat konsultan pengawas sebagai pengendali akan kualitas dan kuantitas indikasi tertutup," terangnya.
Dilokasi lain tepatnya dari lokasi adanya papan info pekerjaan hanya ber keterangan Jalan, CV pelaksana tapi tidak ada dicamtumkan nilai proyek yang memakai anggaran APBD dari pajak rakyak, APD diabaikan hanya pakai rompi, SMK3, kotak obat-obatan dihilangkan dari kesemua harus dipasang karena dalam kontrak kerja sudah ada perjanjiannya diduga belum adanya SPK (Surat Perintah Kerja). Kode RUP 49056356, Lokasi Kelurahan Simomulyo
Pembangunan paving baru lebar 4 meter dan saluran 40/60 Jl. Simo Pomahan Baru Timur Gang 14 RT 08, RW 05, 412.410.537,00 Kelurahan Simomulyo Baru.
Secara terpisah, H Subahan warga Simo Pomahan Baru Timur mengungkapkan pemasangan paving dan U-Ditch pengerjaanya tidak setiap hari, dua-tiga hari kerja satu hari libur.
"Ini info dari pekerja, pekerjaannya tidak disini saja, adanya tempat lain, warga ada yang senang juga sebaliknya karena agak mengganggu aktifitas warga kalau mau lewat harus memutar ke arah Utara dulu, diharapkan warga setempat segera selesai," terangnya," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas LSM (LSJ) Laskar Suramadu, Jawar Abdul Somad mengungkapkan pekerjaan massa PHO terbayar lunas 100% dengan dukungan SP2D ! Surat Perintah Pembayaran Dana), maka muncul kerugian negara.
Hal ini tentu indikasi dari lemahnya pengawasan Satker di Kecamatan/Penyelenggara/PPK sebagai pengendali pelaksanaan realisasi fisik kontruksi paket pekerjaan bersumber APBD 2025 itu," ungkapnya.
Sementara Kepala Kelurahan Simomulyo Baru saat dikonfirmasi TINGKAP.CO melalui telepon seluller hingga berita ini ditayangkan tidak merespon.
Masyarakat meminta untuk itu pihak terkait seperti APH (Aparat Penegak Hukum) merespon cepat kondisi ini dan melakukan sidak sebelum melewati PHO (Pre Handover Operation) dan massa FHO (Final Handover Operation) agar efek jera bagi oknum penyelenggara yang menyalahgunakan bekerja asal jadi dan pejabat terkait yang abadi dengan tanggung jawabnya.
Pewarta: Nanang Sigit Wibowo
Penyunting: Ghea R
Pengunjung: 270
©2025 tingkap.co
