Air Bersih

Warga Tarok Dipo Berharap Kebijakan Agar Pembangunan Dirasakan Secara Merata

BUKITTINGGI, TINGKAP.CO - Anggota DPRD Kota Bukittinggi Fraksi PKS, Arnis Malin Palimo, S.Pd, menggelar reses perseorangan di depan Kantor Lurah Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Sabtu (20/12/2025). 

Silaturrahmi bersama masyarakat dengan tatap muka sekaligus menjemput aspirasi dan keluhan masyarakat sebagai konstituen.

Seperti keluhan warga Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang menyoroti persoalan terkait sulitnya mendapatkan air bersih ( PDAM ) yang sudah ber-tahun warga hanya memanfaatkan air sumur bor atau air tanki dibeli. Demikian keluhan warga setempat kepada anggota dewan Arnis Malin Palimo.

"Air PDAM sangat mendasar dinilai pihak pemerintah belum tertangani secara optimal, ketersediaan air bersih, ketepatan data bantuan sosial, dan dampak sistem zonasi pendidikan," papar warga yang hadir sekitar 150 orang.

Lurah Tarok Dipo, Nofrianto, S.Sos, mengatakan berbagai program pokir telah disalurkan dan dirasakan masyarakat, mulai dari bantuan prasarana, hibah masjid dan mushala, penerangan jalan, perbaikan drainase, hingga pemberdayaan UMKM serta bantuan sosial. "Terbaru, hibah Mushala Rabbani senilai Rp300 juta diserahkan secara simbolis pada kegiatan reses," papar Lurah.

Meski demikian, warga menilai sejumlah persoalan layanan dasar masih menjadi keluhan utama. Pada sesi dialog, persoalan ketersediaan air bersih mencuat sebagai aspirasi paling mendesak. Warga mengeluhkan distribusi air yang belum stabil, terutama saat musim kemarau, sehingga berdampak langsung pada kebutuhan rumah tangga.

Pihak PDAM yang hadir memberikan penjelasan, kondisi bahan baku serta jaringan distribusi menjadi faktor yang memengaruhi debit air ke pelanggan.

Menanggapi hal tersebut, H. Arnis Malin Palimo menegaskan aspirasi warga akan ditindak lanjuti dan dikoordinasikan secara serius agar distribusi air bersih dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.

Aspirasi warga , terkait pendataan DTKS. Masyarakat menilai masih terdapat warga kurang mampu yang belum terakomodasi dalam data penerima manfaat. Warga meminta pendataan dilakukan lebih akurat dan terbuka agar bantuan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Aspirasi ini akan dievaluasi bersama instansi terkait dengan melibatkan peran aktif kelurahan.

Persoalan sistem zonasi (GPRS) penerimaan peserta didik baru kembali menjadi perhatian. Warga meminta adanya pengawasan dan perbaikan mekanisme agar anak-anak dapat mengakses pendidikan sesuai domisili.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan, Masri, verifikasi data domisili dilakukan berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga untuk memastikan ketepatan penempatan sekolah.

H. Arnis Malin Palimo menegaskan reses dilaksanakan secara perseorangan agar setiap aspirasi masyarakat dapat diterima secara fokus dan ditindaklanjuti secara nyata.
"Reses menjadi ruang evaluasi bersama agar kebutuhan masyarakat dapat dijawab dengan langkah yang tepat dan berkelanjutan," ujarnya.

Realisasi pokir penting, namun peningkatan kualitas layanan publik dan ketepatan kebijakan tetap menjadi tuntutan warga Tarok Dipo agar pembangunan dirasakan secara merata.