Sosialisasi Perda

Tak Hanya Pelatihan Kerja Anggota DPRD Sumbar, Asril, SE Siapkan Fasilitasi Permodalan bagi Kelompok Usaha

BUKITTINGGI, TINGKAP.CO - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai NasDem, Asril, SE, memberikan pembekalan kepada 200 warga Kota Bukittinggi melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2026 tentang Ketenagakerjaan.

Kegiatan yang mengusung semangat mempersiapkan masyarakat menuju Indonesia Emas tersebut berlangsung di Hall Pertanian Lambau, Kota Bukittinggi, Sabtu hingga Minggu (7-8 November 2026).

Dalam kegiatan tersebut, Asril menjelaskan bahwa peluang kerja saat ini sebenarnya cukup terbuka, mulai dari program pemagangan hingga lowongan pekerjaan di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

Namun, menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara mengakses informasi lowongan pekerjaan maupun kesempatan mengikuti program pemagangan.

"Kesempatan kerja itu banyak, mulai dari pemagangan hingga lowongan pekerjaan regional, nasional maupun internasional. Namun, masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui di mana dan bagaimana mengakses informasi tersebut," ujar Asril saat menjawab pertanyaan TINGKAP.CO.

Ia menegaskan, pemerintah bersama DPRD memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan sehingga para pencari kerja memiliki bekal yang memadai untuk memasuki dunia kerja.

Tidak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, Asril juga mendorong masyarakat yang berminat membangun usaha mandiri atau berwirausaha.

Menurutnya, masyarakat dapat mengajukan program pelatihan melalui kelompok yang beranggotakan 6 hingga 20 orang. Kelompok tersebut selanjutnya dapat menyampaikan proposal kepada DPRD untuk mendapatkan fasilitasi melalui dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan.

"Melalui dana Pokir, masyarakat dapat difasilitasi mengikuti berbagai pelatihan sesuai kebutuhan dan jenis usaha yang ingin dikembangkan. Tentunya harus disertai perencanaan yang jelas, terperinci, dan transparan," jelasnya.

Asril menambahkan, dukungan pemberdayaan tersebut tidak berhenti pada pelatihan keterampilan. Setelah menyelesaikan pelatihan, kelompok masyarakat juga dapat memperoleh pendampingan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Pendampingan tersebut mencakup pembentukan badan hukum atau kelembagaan usaha, pelatihan lanjutan, peningkatan kemampuan manajemen, pemasaran, penyediaan sarana dan prasarana produksi, hingga fasilitasi akses permodalan dan business matching.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki peluang untuk mengembangkan usaha yang lebih produktif dan mandiri.

"Jika kelompok ingin membentuk badan hukum, kita juga akan membantu memfasilitasinya. Termasuk pelatihan lanjutan, manajemen, pemasaran, sarana dan prasarana produksi, sampai fasilitasi permodalan serta business matching," ungkap Asril.

Ia berharap melalui sosialisasi Perda Ketenagakerjaan tersebut, masyarakat semakin memahami peluang kerja, memiliki keterampilan yang dibutuhkan, serta mampu memanfaatkan berbagai fasilitas pemberdayaan ekonomi yang tersedia.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Asril didampingi anggota DPRD Kota Bukittinggi, M. Taufik, S.Ag., MM., Tk. Mudo dan Neni Anita, SH, serta Patrianus Syahid, S.Sos., Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Payakumbuh.