Pinjaman

Dedi Mulyadi Batalkan Pinjaman ke PT SMI, Pembangunan Jabar Tetap Ngebut

BANDUNG, TINGKAP.CO - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat batal mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Meski menghadapi keterbatasan fiskal dan tertundanya dana bagi hasil, pembangunan di Jawa Barat pada 2026 dipastikan tetap berjalan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

Gubernur yang akrab disapa KDM itu menegaskan, pembatalan pinjaman tidak akan menghentikan program pembangunan. Pemprov Jabar akan memprioritaskan kegiatan yang paling mendesak agar target pembangunan tahun ini tetap tercapai.

"Kita sedang ngebut agar dalam dua setengah bulan ke depan semua pekerjaan dapat selesai dan tercapai target hingga 100 persen. Uangnya cukup tidak? Insyaallah kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun," ujar Dedi.

KDM mengakui, kondisi fiskal Pemprov Jabar saat ini menghadapi tantangan. Namun, melalui pengelolaan anggaran yang tepat dan efisien, pemerintah daerah dinilai masih mampu menjalankan program pembangunan tanpa harus menambah beban pinjaman.
 
Seiring percepatan pembangunan, Dedi juga meminta maaf kepada wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat pada akhir pekan ini apabila mengalami kemacetan di sejumlah ruas jalan.

Menurutnya, kepadatan lalu lintas tersebut antara lain disebabkan oleh pengerjaan infrastruktur jalan, baik melalui pengaspalan hotmix maupun pengecoran beton.

Pemprov Jabar terus mempercepat pengerjaan proyek agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Karena itu, pengguna jalan diharapkan memahami kondisi lalu lintas selama proses pembangunan berlangsung.
 
Dedi menjelaskan, salah satu langkah yang akan ditempuh untuk menjaga keberlangsungan pembangunan adalah mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Konsekuensinya, sebagian pembayaran kegiatan tahun anggaran 2026 kemungkinan baru direalisasikan pada 2027.

"Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027. Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbebani pinjaman dan beban bayar bunga utang," tambahnya.

Dengan skema tersebut, Pemprov Jabar berupaya menjaga agar pembangunan tetap berjalan tanpa menambah kewajiban pembayaran bunga pinjaman. Namun, kebijakan tunda bayar tersebut menjadi bagian yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Dedi menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Barat yang dinilainya terus mendukung program pembangunan serta pengelolaan anggaran agar belanja daerah lebih tepat sasaran.

Ia juga berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas arahan dan bimbingan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tak lupa, KDM menyampaikan penghargaan kepada masyarakat Jawa Barat yang taat membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

"Tentunya terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat yang membayar pajak tepat waktu. Tanpa pembayar pajak kendaraan bermotor, Pemprov Jawa Barat tentu tidak bisa berdaya," tutupnya.

Dengan keputusan membatalkan pinjaman ke PT SMI, Pemprov Jabar kini dituntut semakin cermat mengatur anggaran agar pembangunan tetap berjalan, target pekerjaan tercapai, dan kemampuan keuangan daerah tetap terjaga.