Penipuan

Terlibat Dugaan Penipuan Pemasok MBG, ASN Bukittinggi Dipecat Tidak Hormat

BUKITTINGGI, TINGKAP.CO - Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi resmi memberhentikan secara tidak hormat seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial F. Pemberhentian tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap disiplin kepegawaian.

Surat Keputusan (SK) pemberhentian diserahkan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi kepada F, Jumat (13/11/2026).

F sebelumnya diduga terseret kasus penipuan dengan modus menawarkan peluang menjadi pemasok bahan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam dugaan praktik tersebut, sejumlah pemasok disebut-sebut dijanjikan imbalan atau fee sebesar 20 persen.

Namun, dasar pemberhentian F sebagai ASN adalah pelanggaran disiplin kepegawaian, terutama karena yang bersangkutan diketahui tidak masuk kerja selama beberapa bulan terakhir.

Pelanggaran tersebut dinilai memenuhi kategori pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, mengatakan bahwa penyerahan SK pemberhentian telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"SK pemberhentian sudah kita serahkan sesuai aturan. Yang bersangkutan juga memiliki hak untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 15 hari kerja," ungkap Rismal Hadi, Jumat (13/11/2026).

Menariknya, saat menerima SK pemberhentian tersebut, F juga menyampaikan pernyataan bahwa Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias, sama sekali tidak terlibat dalam dugaan penipuan yang dilakukannya.

Menurut keterangan F, tindakan yang diduga dilakukannya merupakan urusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Wali Kota Bukittinggi. Pernyataan tersebut disampaikan F berulang kali saat proses penyerahan SK pemberhentian.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun TINGKAP.CO, F diketahui merupakan ASN pindahan dari Kabupaten Pasaman dan baru sekitar tiga bulan bertugas di lingkungan Pemko Bukittinggi.

Dalam kurun waktu tersebut, F diduga menawarkan kerja sama kepada sejumlah calon pemasok bahan makanan program MBG dengan iming-iming mendapatkan keuntungan berupa fee sebesar 20 persen.

Meski demikian, dugaan penipuan tersebut merupakan persoalan tersendiri yang perlu dibuktikan melalui proses hukum.
Dengan diterbitkannya SK pemberhentian ini, status F sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi resmi berakhir sesuai keputusan yang telah ditetapkan.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap ASN wajib menaati aturan disiplin dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas maupun kehidupan bermasyarakat.