Daerah Khusus Bukittinggi

Gubernur Pramono Anung Dukung Wako Ramlan Usulkan Bukittinggi Sebagai Daerah Khusus

BUKITTINGGI, TINGKAP.CO - Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias temui Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung bahas Daerah Khusus dan Hibah Sarana dan Prasarana ( SarPras ) bagi Kota Bukittinggi.

Ramlan, didampingi Sekda, Rismal Hadi, Staff Ahli Melfi Abrar, Kepala Bappelitbang dan sejumlah kepala SKPD, temui Gubernur DK Jakarta di ruang tamu Gubernur, Balaikota DKJ, di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Wali Kota Ramlan meminta dukungan Gubernur DKJ terhadap usulan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Khusus di Indonesia, mengingat peran penting kota Bukittinggi dalam sejarah perjuangan bangsa, termasuk menjadi ibukota Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan kota kelahiran Proklamator Mohammad Hatta.

"Kota Bukittinggi memiliki catatan sejarah penting bagi NKRI, mulai dari kelahiran Proklamator Mohammad Hatta hingga menjadi pusat PDRI pada masa Agresi Militer Belanda II," papar Ramlan.

Dari catatan sejarah, kota Bukittinggi, DK Jakarta dan DI Yogyakarta, sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Sehingga, Bukittinggi dirasa layak mendapat pengakuan sebagai Daerah Khusus di Indonesia.

"Untuk mendapat pengakuan dari pemerintah pusat atas peran Kota Bukittinggi dalam mempertahankan NKRI , maka Pemerintah Kota Bukitinggi, mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat, agar Bukittinggi menjadi Daerah Khusus di Indonesia," harap Ramlan.

Wali Kota Bukittinggi meminta Gubernur DK Jakarta, dapat memberikan dukungan terhadap usulan Bukittinggi sebagai Daerah Khusus.

"Kami juga meminta dukungan dan bantuan Bapak Gubernur DK Jakarta, agar bisa dipertemukan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk membahas dukungan daerah khusus ini," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, telah menemui Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dimana, dukungan penuh datang dari Gubernur DI Yogyakarta, untuk menjadikan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Khusus di Indonesia.

Dalam pertemuan, Ramlan meminta dukungan hibah sarana dan prasarana pelayanan publik. Dengan kepadatan penduduk tinggi dan menjadi pusat layanan bagi daerah penyangga, Bukittinggi menjalankan fungsi respons darurat lintas wilayah, termasuk pemadam kebakaran, penyelamatan, hingga bencana.

"Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemadam kebakaran, lingkungan hidup dan perhubungan, Pemko Bukittinggi mengusulkan hibah berupa kendaraan damkar, rescue, truk sampah, mobil derek, armada pengendalian lalu lintas, bus sekolah dan motor operasional. Semoga permohonan hibah , dapat diterima Pemprov DK Jakarta," ungkap Ramlan.

Gubernur DK Jakarta, Pramono Anung, menyambut hangat kunjungan Wali Kota Bukittinggi dan rombongan, sekaligus bercerita tentang sejarahnya sering ke Bukittinggi. Pramono mendukung penuh rencana Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk menjadi Daerah Khusus, seperti DK Jakarta dan DI Yogyakarta. Sejarah ketiga daerah, kental dan sarat dengan kota perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan untuk bertemu dengan mantan Presiden RI, Megawati, juga dipenuhi Gubernur DK Jakarta, Pramono Anung.

Gubernur DK Jakarta, bersedia memberikan dukungan hibah sarana prasarana untuk menyelenggarakan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan lingkungan hidup dan urusan perhubungan kepada Pemko Bukittinggi. Upaya Wali Kota Ramlan disambut positif, sehingga Bukittinggi, akan menjadi salah satu daerah prioritas, untuk menerima hibah di tahun 2026.