ADPSI

Ketua DPRD Sumsel Beserta Anggota Mengikuti Rakernas II ADPSI Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Bali

DENPASAR, TINGKAP.CO - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinaldie menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2026 yang berlangsung pada 28 Juni1 Juli 2026 di Hotel Prime Plaza Sanur, Bali.

Rakernas II ADPSI mengusung tema "Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045" dan menjadi forum strategis bagi pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendukung pembangunan nasional melalui penguatan kapasitas fiskal daerah.

Selama pelaksanaan Rakernas, peserta mengikuti berbagai sesi diskusi bersama narasumber dari pemerintah pusat yang membahas arah kebijakan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral, penguatan investasi nasional melalui Danantara, strategi hilirisasi industri, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan, serta optimalisasi kebijakan fiskal daerah. Berbagai pembahasan tersebut menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Selain agenda utama, Rakernas juga diisi dengan kegiatan ADPSI dan ASDEPSI Peduli Bali melalui aksi penanaman pohon di kawasan Danau Buyan, Bedugul, Kabupaten Tabanan. Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen DPRD provinsi se-Indonesia dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya alam.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar potensi sumber daya alam dapat dikelola secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumatera Selatan memiliki potensi strategis di sektor energi, pertambangan, perkebunan, industri, dan logistik yang perlu terus didorong melalui kebijakan hilirisasi, peningkatan investasi, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga menyoroti pentingnya percepatan pengembangan industri hilir batu bara, kelapa sawit, dan karet, pembangunan Kawasan Industri Tanjung Api-Api, peningkatan konektivitas Pelabuhan Tanjung Carat, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Menurutnya, berbagai program strategis tersebut memerlukan dukungan kebijakan nasional dan investasi jangka panjang agar mampu meningkatkan nilai tambah daerah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian nasional.

Rakernas II ADPSI bersama Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan para pemangku kepentingan terkait. Rekomendasi tersebut meliputi:

• Peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih memperhatikan kebutuhan riil dan karakteristik masing-masing daerah.
  * Penerapan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel (asymmetric fiscal policy) dalam pengelolaan keuangan daerah.
  * Perluasan kewenangan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sesuai potensi yang dimiliki.
  * Harmonisasi regulasi mengenai kedudukan keuangan DPRD guna mewujudkan kepastian hukum dan kesetaraan kebijakan secara nasional.
  * Penguatan kelembagaan Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinaldie sedang menyampaikan komitmen memperkuat kolaborasi (Dok. DPRD Sumsel)

Melalui keikutsertaan dalam Rakernas II ADPSI Tahun 2026, DPRD Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi antarlembaga legislatif daerah serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah pusat. Hasil Rakernas diharapkan mampu menjadi rekomendasi strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan daya saing investasi, mengoptimalkan potensi daerah, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.