Cawe-Cawe Proyek

Diduga Ada Sindikat "APBN Bodong" untuk SD di Garut, Siapa Dibalik Semua Ini ?

BANDUNG, TINGKAP.CO -  Diduga ada beberapa oknum yang mensiasati sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Garut untuk membuatkan SP (Surat Penunjukkan) kepada pihak swasta untuk mengerjakan pekerjaan Program Rehabilitasi (atap baja ringan) Sekolah Dasar yang sumber dananya seolah-olah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) SILPA 2025.

Terhadap para pengusaha konstruksi yang berminat, diminta sejumlah dana pelicin dengan judul “Uang Jaminan Pekerjaan SD” itu untuk memuluskan proses mendapatkan pekerjaan rehabilitasi dimaksud. Jumlah dana yang diminta dari pihak pengusaha bervariasi Rp. 7 juta – Rp. 20 juta untuk setiap pengusaha.

Beberapa data SD yang menerbitkan Surat resmi penunjukkan menggunakan kop surat resmi sekolah. Diantara yang berhasil dihimpun TINGKAP.CO menyatakan anggaran yang digunakan berasal dari Kemendikdasmen APBN SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2025. Selain itu juga menegaskan realisasi anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 Februari 2026.

Untuk pengerjaan atap baja ringan tersebut disepakati dengan harga satuan untuk plafon Rp. 370.000/ m² material terpasang (diluar pajak). Sedang untuk harga satuan disepakati tertera angka Rp. 461.000/m²  material terpasang (diluar pajak). Waktu pelaksanaannya 56 hari.

Guna memuluskan mendapatkan paket pekerjaan dimaksud pengusaha peminat men-transfer sejumlah dana ke rekening bank seseorang berinisial (LIN) warga Kabupaten Bekasi dengan nominal Rp. 7 juta - Rp. 20 juta. Kuat dugaan oknum-oknum ini masih berkeliaran dari sekolah ke sekolah di Kabupaten Garut dan melibatkan banyak pihak.

Sumber TINGKAP.CO mengatakan, beberapa Kepala Sekolah sudah mengeluarkan Surat Penunjukan untuk pihak swasta yang akan mengerjakan paket tersebut diantaranya SD Negeri 3 Cikarag, SD Negeri 1 Mekarasih keduanya di Kecamatan Malangbong, dan SD Negeri 4 Tegalpanjang di Kecamatan Sucinaraja.

Kepala Bidang Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ai Sadidah ketika dikonfirmasi TINGKAP.CO di kantornya (4/3/2026) mengaku tidak mengetahui adanya program rehabilitasi sekolah yang menggunakan APBN SILPA tahun 2025 dimaksud.

SD Negeri 3 Cikarag mengalami kerusakan berat dibagian atap asbesnya akibat hujan angin (@tingkap/Alfen H)

“Saya tidak mengetahui ada program tersebut. Apa anggarannya langsung ke rekening sekolah ? Nanti coba saya cek. Program yang ada tahun 2026 ini Revit (Revitalisasi -red.) itu juga belum jalan,” ungkap Ai Sadidah yang sebelum diangkat jadi Kabid SD, berprofesi sebagai guru SMP.

Sementara Kepala SD Negeri 1 Mekarasih, Malangbong, Ujang Karyana, S.Pd kepada TINGKAP.CO membenarkan kedatangan orang yang mengaku dari Kementerian Dikdasmen berinisial (SON) dan menawarkan paket proyek APBN tersebut.

“Benar saya kedatangan mereka dan saya membuat Surat Penunjukkan untuk kontraktor yang akan mengerjakan atap baja ringan. Tapi belum ada realisasinya. Mereka tidak pernah muncul lagi,” paparnya melalui telepon seluler, Kamis (12/3/2026).

Masih di Kecamatan Malangbong, Kepala SD Negeri 3 Cikarag, N Tati Sugiarti, S.Pd ditemui TINGKAP.CO, Rabu (11/3/2026) awalnya menyanggah adanya tawaran program itu. Tapi setelah TINGKAP.CO menunjukkan bukti-bukti surat penunjukkan akhirnya membenarkan kedatangan orang yang mengaku dari Kementerian Dikdasmen dan menawarkan rehabilitasi atap baja ringan sekolah pada Februari lalu.

“Betul pak dan surat itu direvisi karena ada yang salah. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Sekolah ini Kamis minggu lalu terkena hujan angin sehingga atap asbesnya berterbangan termasuk plafonnya. Bapak lihat aja sendiri kondisi sekolah ini,” ujarnya.

Tidak hanya itu, informasi lain yang juga mengemuka, untuk memuluskan pencairan program revitalisasi yang dibiayai APBN dari Kemendikdasmen, diduga ada oknum yang mengumpulan uang dari pihak pengusaha. Modus ini sedang dalam penelusuran.