Nasib PKL

Audiensi PKL Belakang Balok dengan DPRD dan Pemko Bukittinggi Temui Jalan Buntu

BUKITTINGGI, TINGKAP.CO - Nasib pedagang pabukoan akhirnya dibawa ke Gedung Rakyat untuk audiensi dan berdialog dengan wakil rakyat. Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Belakang Balok menyampaikan aspirasi mereka dengan anggota DPRD Kota Bukittinggi,  digelar Senin (23/2/2026). Pertemuan yang diharapkan mendapatkan solusi, menemui jalan buntu tanpa memberikan keputusan yang jelas kepada pedagang.

Namun pedagang bersabar menunggu kepastian dari Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ketua DPRD Kota Bukittinggi Syaiful Effendi, Wakil Ketua DPRD Zulhamdi Nova Chandra, serta anggota DPRD Ibra Yaser, Neni Anita, dan Amrizal, hadir bersama pedagang di ruangan sidang DPRD.

Pertemuan digelar sebagai tindak lanjut polemik larangan berjualan bagi PKL di kawasan Belakang Balok yang sebelumnya menjadi lokasi usaha perekonomian masyarakat.

Namun audiensi belum memberikan solusi yang mengembirakan terhadap pedagang dusebabkan sejumlah SKPD yang terkait dari Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kasat Satpol PP yang diundang DPRD tidak hadir.

Sehingga pihak legeslatif memberikan keputusan
menunda pembahasan hingga pertemuan lanjutan yang rencananya akan dijadwalkan pada pertemuan berikutnya.

Seorang pedagang berinisial "D" menyampaikan curahan hatinya dengan suara bergetar dan meneteskan air mata. Ia mengaku kecewa dengan kebijakan pelarangan berjualan yang dinilai datang secara tiba-tiba, padahal para pedagang telah berjualan di kawasan tersebut selama puluhan tahun setiap tahunnya.

"Kami sudah lama berdagang di sana. Tiba-tiba dilarang, ada apa sebenarnya?," keluhnya dengan penuh kecewa.

Pemuda berinisial "A " berkomentar adanya dugaan pendekatan kepada beberapa pedagang agar tidak ikut aksi atau penyampaian aspirasi, dengan iming-iming lokasi berdagang yang baru.

Menanggapi keluhan serta aspirasi pedagang, Ketua DPRD Syaiful Effendi pihaknya belum dapat mengambil keputusan karena belum bertemu langsung dengan seluruh unsur terkait, khususnya Pemerintah Kota Bukittinggi dan Satpol PP.
DPRD berkomitmen memfasilitasi dialog lanjutan agar persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh pihak.

Meskipun pedagang menyampaikan kekecewaan dan kegelisahan, pedagang berharap pemerintah dapat memberikan solusi terbaik sehingga mereka dapat mencari nafkah tanpa hambatan dan rintangan.

"Pedagang Kaki Lima Belakang Balok berharap diperbolehkan kembali berdagang seperti tahun-tahun sebelumnya, sembari menunggu hasil pertemuan lanjutan antara DPRD, Pemko Bukittinggi, dan Satpol PP dalam waktu dekat memberikan solusi demi lancarnya perekonomian dan kesejahteraan kehidupan warga setempat," harap pedagang.