HJKB ke-216

HJKB ke-216, DPRD Kota Bandung Soroti Sampah, Banjir, Kemacetan hingga Pelayanan Publik

BANDUNG, TINGKAP.CO - Peringatan Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216 menjadi momentum bagi DPRD Kota Bandung untuk menegaskan kembali komitmen pembangunan kota yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., saat membacakan pidato dalam Rapat Paripurna Peringatan HJKB ke-216, Jumat (25/9/2026).

Dalam pidatonya, DPRD menekankan bahwa pembangunan Bandung tidak cukup hanya ditandai dengan kemajuan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus berdampak langsung terhadap kehidupan warga, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga tersedianya lapangan pekerjaan.

DPRD juga menegaskan pentingnya penguatan fungsi legislatif, terutama dalam pembentukan peraturan daerah, pengalokasian APBD yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta pengawasan terhadap efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Sampah Jadi Perhatian Utama

Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah persoalan sampah. DPRD mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui prinsip reduce, reuse, recycle, dan recovery.

Pengelolaan sampah, menurut DPRD, tidak semata-mata menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi dengan melibatkan bank sampah, UMKM, koperasi, serta komunitas masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Kemacetan dan Transportasi Perlu Ditangani Terintegrasi

Persoalan mobilitas dan kemacetan juga menjadi bagian dari perhatian DPRD. Penataan kota perlu diarahkan pada integrasi transportasi publik, penyediaan fasilitas pejalan kaki, tata kelola parkir, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.

Menurut DPRD, pembangunan transportasi tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan tata ruang dan kebutuhan mobilitas masyarakat.
Banjir dan Ruang Terbuka Hijau
Di tengah tantangan perubahan iklim,

Penanganan banjir dan konservasi lingkungan

Upaya yang didorong antara lain modernisasi sistem drainase, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan sumur resapan, serta penguatan konservasi kawasan hulu.

Langkah tersebut dinilai membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat hanya mengandalkan satu perangkat daerah.
Pemkot Diminta Responsif, Jangan Tunggu Masalah Viral

DPRD juga mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bandung agar semakin peka terhadap aspirasi dan laporan masyarakat.

Mulai dari tingkat dinas hingga kewilayahan, aparatur pemerintah diminta mengedepankan karakter yang ramah, responsif, dan berorientasi pada pelayanan.

Hal itu mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, seperti administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan hingga penataan lingkungan dan estetika kota.

Pemerintah dituntut bergerak cepat dan menghadirkan solusi tanpa harus menunggu persoalan warga terlebih dahulu viral di media sosial.

UMKM dan Ekonomi Kreatif Didorong Naik Kelas

Di sektor ekonomi, DPRD mendorong pemberdayaan UMKM dan industri kreatif agar mampu berkembang dan naik kelas.
Penguatan ekosistem usaha dapat dilakukan melalui pendampingan legalitas, digitalisasi, akses pembiayaan hingga perluasan pasar, termasuk peluang ekspor.

Sinergi koperasi sebagai aggregator dan BUMD sebagai market creator juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Solidarity in Harmony Jadi Semangat Bersama

Mengusung tema HJKB ke-216, Solidarity in Harmony, DPRD mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi, toleransi dan semangat gotong royong.

Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, TNI-Polri, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat.

Semangat kebersamaan itu diarahkan untuk mewujudkan visi Bandung Utama, yakni Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis.

Pada akhir Rapat Paripurna, DPRD turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandung atas penghargaan Komitmen Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026.

Penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemkot Bandung untuk terus meningkatkan pengelolaan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, momentum HJKB ke-216 bukan sekadar perayaan hari jadi kota, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan Bandung harus bermuara pada satu tujuan: mewujudkan kota yang semakin maju, nyaman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.