Pusat Data AI

Pembangunan Pusat Data AI di Jatiluhur Dihentikan, Dedi Mulyadi: Izin Belum Lengkap

BANDUNG, TINGKAP.CO - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penghentian tersebut dilakukan karena sejumlah persyaratan perizinan pembangunan belum terpenuhi. Salah satunya terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menurut Dedi, pemerintah tidak ingin pembangunan dilanjutkan sebelum seluruh ketentuan dan perizinan dipenuhi.

"Ketika saya tanya kemarin, IMB belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Saya bilang jangan dulu dilaksanakan pembangunannya. Kan izinnya tidak keluar," kata Dedi di Bandung, Jumat (2/10/2026).

Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menegakkan aturan sesuai kewenangan masing-masing.

Dedi menyebut persoalan tersebut bukan kesalahan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Menurutnya, pihak konsultan pembangunan belum melengkapi dan memasukkan data yang diperlukan hingga dirinya melakukan pengecekan ke lokasi.

Terkait AMDAL, Dedi mengatakan proses dan kewenangannya berada pada instansi lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku.

Dedi menegaskan Pemprov Jabar tidak menutup pintu bagi investasi pusat data AI tersebut. Pemerintah, kata dia, akan mengambil keputusan berdasarkan kajian dan aturan yang berlaku.

Pemprov Jabar bahkan telah meminta akademisi dari Universitas Indonesia untuk memberikan tanggapan serta masukan terkait rencana pembangunan pusat data AI tersebut.

"Bagi saya pribadi, kalau secara objektif AMDAL lulus, saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut AMDAL tidak boleh, saya tidak ada masalah juga dihentikan," ujarnya.

Namun, Dedi memberikan satu catatan penting. Pembangunan pusat data tersebut tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat Purwakarta, khususnya akses terhadap air.
"Warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu," tegasnya.

Dedi juga menjelaskan kebutuhan air untuk operasional pusat data AI yang dikembangkan BDx nantinya dinilai masih dapat dipenuhi dari Waduk Jatiluhur.

Menurutnya, sumber air tersebut berasal dari bagian yang selama ini diperuntukkan bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta.

Dedi menyebut PDAM Purwakarta memperoleh alokasi air sekitar 3.000 liter per detik. Namun, penggunaan aktualnya selama ini disebut baru sekitar 380 liter per detik.

"PDAM dikasih jatah 3.000 liter per detik. Baru dipakai selama berpuluh-puluh tahun hanya 380 liter per detik, baru dipakai 11 persen dari jatah yang diberikan," katanya.

Ia mengatakan masih terdapat sisa alokasi air yang belum dimanfaatkan sehingga sebagian dapat digunakan untuk kebutuhan perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

"Kalau dari jatah yang diberikan 100 persen baru dipakai 11 persen, berarti ada 89 persen air yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14 persen oleh perusahaan. Masih kurang apa? Nyisa. Sederhana," ujar Dedi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah meninjau lokasi rencana pembangunan pusat data AI di kawasan Jatiluhur pada Selasa (28/7/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan investasi senilai sekitar Rp3,5 triliun itu dibangun di lokasi yang aman dari berbagai potensi bencana, termasuk banjir, gempa bumi, dan ancaman gunung berapi.

Selain aspek keselamatan, pemerintah juga memastikan ketersediaan air dan listrik untuk mendukung operasional pusat data AI tersebut.

Pemprov Jabar menegaskan pembangunan dapat dilanjutkan apabila seluruh persyaratan dan perizinan telah terpenuhi serta hasil kajian menunjukkan kegiatan tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat dan lingkungan.