Disabilitas

Bukan Sekadar Seremonial! DPRD Kota Bandung Dorong Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

BANDUNG, TINGKAP.CO - Komisi IV DPRD Kota Bandung mendorong penguatan pemberdayaan dan partisipasi penyandang disabilitas melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi dan perangkat daerah.

Salah satunya dengan mendukung rencana kegiatan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Bandung dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional 2026.

Dukungan tersebut mengemuka dalam audiensi PERTUNI Kota Bandung bersama Komisi IV DPRD Kota Bandung di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (9/11/2026).

Audiensi dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., serta dihadiri anggota Komisi IV, yakni Muhamad Syahlevi Erwin Apandi, Elton Agus Marjan, S.E., dan Aswan Asep Wawan, S.E. Turut hadir perwakilan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi PERTUNI untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, serta kebutuhan dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyukseskan peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Kota Bandung 2026.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, mengatakan PERTUNI telah menyiapkan sejumlah inisiatif kegiatan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas.

Rangkaian kegiatan yang direncanakan meliputi perlombaan olahraga, seni, dan budaya, serta berbagai kegiatan sosial. Untuk merealisasikannya, diperlukan dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Kami sudah mengarahkan agar PERTUNI membangun sinergi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kami juga mendorong agar program-program sosial yang direncanakan dapat dikolaborasikan dengan BAZNAS Kota Bandung dan stakeholder terkait lainnya," ujar Iman.

Selain membahas persiapan peringatan Hari Disabilitas Internasional, audiensi tersebut juga dimanfaatkan PERTUNI untuk menggali informasi mengenai berbagai program pelayanan inklusif Pemerintah Kota Bandung yang dapat diakses dan memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas.

Iman menegaskan, Komisi IV DPRD Kota Bandung berkomitmen menjalankan fungsi fasilitasi dan penyaluran aspirasi masyarakat. Salah satunya dengan mempertemukan organisasi masyarakat bersama perangkat daerah maupun lembaga terkait agar berbagai persoalan yang dihadapi dapat dicarikan solusi.

"Kami ingin Komisi IV ini menjadi hub sekaligus jembatan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Harapannya, melalui audiensi ini, PERTUNI bisa mendapatkan solusi terbaik serta memperoleh dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan program-programnya," katanya.

Lebih lanjut, Iman mendorong PERTUNI agar mempersiapkan perencanaan program secara matang, termasuk memanfaatkan mekanisme pengajuan bantuan hibah pemerintah daerah, baik melalui Pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, organisasi masyarakat yang ingin memperoleh bantuan hibah harus memenuhi ketentuan administratif dan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Persyaratan tersebut mencakup legalitas badan hukum, masa keberadaan organisasi, kelengkapan proposal, serta perencanaan kegiatan.

Ia menilai, pengajuan hibah yang dipersiapkan sejak awal dengan program kerja terukur dan terencana akan memberikan peluang lebih besar bagi organisasi untuk memperoleh dukungan pemerintah.

"Kalau pengajuan hibah dilakukan melalui proposal yang disusun sebelumnya, dengan program dan kegiatan yang terencana, tentu peluang untuk mendapatkan dukungan akan lebih optimal. Berbeda dengan kegiatan yang sifatnya insidental, ruang dukungannya bisa menjadi lebih terbatas," jelasnya.

Melalui audiensi ini, Komisi IV DPRD Kota Bandung berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara PERTUNI, pemerintah daerah, BAZNAS, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, peringatan Hari Disabilitas Internasional 2026 di Kota Bandung diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kepedulian, membuka kesempatan yang setara, serta mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar semakin aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan kota.