TPKAD

Andra Soni Dukung Target Kredit Rp400 Triliun, UMKM Banten Didorong Lebih Produktif

JAKARTA, TINGKAP.CO - Gubernur Banten Andra Soni menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Banten untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi rakyat hingga Rp400 triliun.

Komitmen tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di berbagai lapisan.

Sasaran utamanya mencakup petani, nelayan, pedagang, hingga pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha.

Menanggapi arahan Presiden, Andra Soni menilai perluasan akses keuangan merupakan langkah strategis untuk mendorong produktivitas usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kemudahan memperoleh pembiayaan dapat membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat perekonomian keluarga.

"Semakin mudah akses keuangan yang mereka dapat, maka semakin produktif usaha yang dijalankan," ujar Andra Soni.

Cegah Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal

Meski mendukung perluasan akses pembiayaan, Andra Soni mengingatkan bahwa kemudahan memperoleh pinjaman harus dibarengi peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Ia menegaskan, masyarakat perlu memahami cara memilih lembaga keuangan yang legal dan tepercaya agar terhindar dari risiko pinjaman yang merugikan.

Menurutnya, perluasan akses keuangan tidak boleh justru membuka peluang bagi praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang dapat membebani masyarakat.

"Masyarakat harus benar-benar mendapatkan akses dari lembaga keuangan yang kredibel, bukan dari pinjaman online (pinjol) ilegal," tegasnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Andra Soni mengajak OJK, Bank Indonesia Provinsi Banten, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat edukasi dan literasi keuangan.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar masyarakat tidak hanya mudah mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara bijak dan memahami hak serta kewajibannya.

Dengan demikian, pembiayaan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan Dibentuk

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Lembaga ini merupakan hasil transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), dengan mandat memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.

Pembentukan DNKK diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap pembiayaan formal.

Bagi Banten, perluasan akses keuangan tersebut menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat ekonomi masyarakat, serta memperluas kesempatan usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan.