Kesetaraan Gender

Pemkot Cimahi Perkuat Kesetaraan Gender, Perempuan dan Kelompok Rentan Jadi Prioritas

CIMAHI, TINGKAP.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi terus memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri secara virtual oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama Tim Verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.

Hadir secara langsung Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi, Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga, staf ahli, asisten, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, verifikasi lapangan dan evaluasi PUG menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.

Menurutnya, Pemkot Cimahi telah memiliki sejumlah instrumen pendukung, mulai dari Peraturan Wali Kota, Tim Penggerak PUG, focal point di seluruh perangkat daerah, hingga kelompok kerja yang aktif menjalankan program pengarusutamaan gender.

"Seluruh SKPD telah menyusun Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement. Tahun ini anggaran responsif gender Kota Cimahi terus meningkat. Kami juga terus memperkuat data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akurat," ujar Ngatiyana.

Pemkot Cimahi juga menghadirkan berbagai inovasi untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di antaranya program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, terdapat inovasi Keluarga Rentan Stunting di Kota Cimahi Tertangani Secara Interaktif (Kera Sakti) dan Kelas Online Bimbingan Calon Pengantin (Kelambi Catin).

Ngatiyana menegaskan, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir dari pelaksanaan PUG. Hal terpenting adalah terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak melalui kebijakan serta pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Bagi kami, Anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir kita sesungguhnya adalah kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Cimahi. Mari jadikan verifikasi ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai semangat untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota yang ramah perempuan, ramah anak, dan inklusif untuk semua," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana menegaskan, kesetaraan gender bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian atau upaya memperoleh penghargaan. Lebih dari itu, pengarusutamaan gender merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah.

Melalui PUG, pemerintah ingin memastikan setiap warga, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkembang, memperoleh perlindungan, serta menikmati hasil pembangunan.

"Pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi kehidupannya. Karena itu, verifikasi lapangan hari ini bukan semata-mata proses pemeriksaan dokumen atau pemenuhan administrasi," kata Maria.

Ia menjelaskan, verifikasi tersebut menjadi sarana evaluasi untuk melihat sejauh mana perspektif gender telah terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi.

Pemkot Cimahi, lanjutnya, berkomitmen memastikan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Perhatian khusus diberikan kepada perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan pemerintah.

Maria juga menekankan pentingnya penguatan empat aspek utama, yakni kelembagaan, regulasi, perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta layanan perlindungan perempuan dan anak. Seluruh upaya tersebut perlu didukung kolaborasi pentaheliks yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

Menurutnya, mewujudkan kesetaraan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua institusi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Cimahi memaparkan bahwa PUG telah menjadi bagian integral dari Misi Kelima RPJMD Kota Cimahi 2025-2029, yaitu meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antargenerasi.

Dari sisi regulasi, Pemkot Cimahi telah memiliki sejumlah landasan hukum, di antaranya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan serta Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

Penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui pembentukan Kelompok Kerja PUG berdasarkan SK Wali Kota Nomor 474/2025, Tim Driver PUG melalui SK Wali Kota Nomor 470/2022, serta Tim Teknis PUG melalui SK Bappelitbangda Nomor 800/Kep.313.

Selain itu, Pemkot Cimahi memiliki PUSPAGA Maheswari sebagai layanan pembelajaran keluarga yang bertujuan mendorong kesetaraan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.

Dalam verifikasi tersebut, Pemkot Cimahi juga memaparkan sejumlah inovasi pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang inklusif dan memberikan kemudahan bagi kelompok rentan maupun pelajar.

Salah satunya layanan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pelajar usia 1617 tahun melalui program PANCEKAS. Program ini diklaim telah mencapai 95 persen dan mampu memangkas antrean hingga 70 persen.

Inovasi lainnya meliputi layanan administrasi kependudukan pada akhir pekan dan hari libur melalui NANDUR, layanan dari rumah ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas melalui JEBOL BAWA TAS, serta pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital selama 24 jam nonstop dan gratis melalui DILANDACITA.

Melalui berbagai kebijakan, program, dan inovasi tersebut, Pemkot Cimahi berharap pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi komitmen di atas dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelayanan publik dan pembangunan yang memberikan kesempatan serta manfaat setara bagi seluruh masyarakat.