LPM

Farhan Minta LPM Bandung Jangan Bergantung pada Anggaran Pemerintah

BANDUNG, TINGKAP.CO - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar semakin mandiri dan memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kewilayahan.

Komitmen tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2026 untuk masa bakti 2026-2031, di Hotel Savoy Homann, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Farhan, keberadaan LPM sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah memastikan berbagai program kemasyarakatan berjalan sesuai aspirasi dan kebutuhan warga, khususnya melalui program Prakarsa.

Ia menegaskan, LPM harus mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari tingkat RW, kelurahan hingga kecamatan.

"Saya sangat mengharapkan LPM mampu menjadi mitra bagi para camat dan lurah untuk melakukan supervisi, termasuk diskusi di tingkat RW, pengajuan di tingkat kelurahan dan pengawasan di tingkat kecamatan," kata Farhan.

Farhan menjelaskan, program Prakarsa merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yakni PIPPK. Program ini lebih mengedepankan keberagaman kebutuhan masyarakat karena usulan kegiatan berasal dari hasil rembuk warga.

Melalui pendekatan tersebut, setiap wilayah memiliki kesempatan menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi masing-masing.

Karena itu, LPM diharapkan mampu memahami dan mengakomodasi beragam aspirasi masyarakat agar program pembangunan yang diusulkan benar-benar tepat sasaran.

Farhan juga menyoroti pentingnya Kamus Usulan sebagai pedoman dalam proses rembuk warga. Secara teknis, kamus tersebut tidak dapat diubah setiap tahun anggaran. Namun, perubahan usulan tetap dapat disampaikan melalui mekanisme perubahan tahun anggaran.

"Di sinilah peran LPM menjadi sangat penting sebagai salah satu kanal aspirasi masyarakat. Kota Bandung betul-betul membutuhkan keberadaan LPM," ujarnya.

Selain memperkuat fungsi kelembagaan, Farhan mengingatkan agar LPM tetap menjaga independensi dan kemandirian organisasi.

Menurutnya, anggaran operasional maupun honorarium pengurus tidak seharusnya menjadi sumber utama pembiayaan organisasi. LPM perlu membangun inisiatif pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan sumber pendanaan secara mandiri.

Meski demikian, Pemkot Bandung tetap membuka ruang dukungan melalui stimulasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

"Jadi memang harus ada inisiatif-inisiatif dari LPM tentang upaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatan LPM nantinya diharapkan dapat dibiayai dari hasil pemberdayaan masyarakat yang didukung melalui stimulasi kegiatan dari pemerintah," jelasnya.

Farhan menyebut pola tersebut sebagai kolaborasi pemberdayaan yang mengedepankan kemandirian.

Dengan pola itu, pemerintah berperan memberikan stimulasi dan dukungan, sementara LPM didorong untuk membangun hubungan yang dinamis, independen, dan berimbang dengan masyarakat.

Melalui penguatan peran tersebut, LPM diharapkan tidak hanya menjadi penyalur aspirasi warga, tetapi juga menjadi motor penggerak pemberdayaan dan pengawasan pembangunan di Kota Bandung.