Sampah

Jabar Jadi Percontohan Pengurangan Sampah Pangan, Bandung Raya Sumbang 1,5 Juta Ton per Tahun

BANDUNG, TINGKAP.CO - Jawa Barat dipilih menjadi daerah percontohan (pilot project) Program Food Loss and Waste Reduction (FLOWER) untuk menekan susut dan sampah pangan sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular.

Program tersebut diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Sirkular dan Program FLOWER 2025-2045 di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Selasa (29/9/2026).

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Teguh Sambodo, mengatakan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola pangan dan limbahnya secara lebih berkelanjutan.

Menurut dia, masyarakat juga didorong menciptakan berbagai inovasi untuk mengelola limbah pangan secara bertanggung jawab, mulai dari tahap produksi hingga konsumsi.

Program FLOWER merupakan bagian dari program regional yang didanai IKEA Foundation dan mencakup India, Meksiko, serta Uganda.

Pendekatan yang digunakan adalah foodshed, yakni melihat persoalan pangan secara menyeluruh dalam suatu wilayah, mulai dari produksi, distribusi, pengolahan, hingga konsumsi.

Bandung Raya Sumbang 1,5 Juta Ton Sisa Pangan

Jawa Barat dipilih sebagai lokasi percontohan karena memiliki tantangan sekaligus potensi besar dalam mengurangi food loss and waste (FLW).
Studi Bappenas pada 2024 mencatat, susut pangan menyumbang sekitar 47,79 persen dari FLW di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, kawasan Bandung Raya diperkirakan menghasilkan sekitar 1,5 juta ton sisa pangan setiap tahun. Besarnya potensi tersebut tidak terlepas dari posisi Bandung Raya sebagai salah satu kawasan metropolitan terbesar di Indonesia. Kawasan ini diperkirakan dihuni sekitar 9,3 juta penduduk pada 2025 dan pada 2023 menampung sekitar 7,7 juta wisatawan.

Secara nasional, Bappenas memperkirakan FLW sepanjang 20002019 berada pada kisaran 1,44 hingga 31,8 persen dari total pangan yang diproduksi, mencakup berbagai komoditas seperti hortikultura, perikanan, peternakan, dan komoditas lainnya.

Teguh mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas sebelumnya telah meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) 20252045.

Ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus memanfaatkan sumber daya secara lebih berkelanjutan," ujarnya.

RAN-ES memiliki lima sektor prioritas, yakni pangan, konstruksi, elektronik, tekstil, serta ritel dan kemasan plastik.
Kelima sektor tersebut merepresentasikan hampir sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 43 juta orang pada 2019.

Untuk tingkat Jawa Barat, pemerintah daerah menambahkan dua sektor unggulan, yakni kertas dan otomotif. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Barat.

"Kami mengapresiasi Provinsi Jawa Barat yang bersedia menjadi pilot, menjadi lighthouse untuk provinsi yang lain dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi sirkular," kata Teguh.

Sampah Makanan Capai 4550 Persen di TPA

Persoalan sampah pangan juga berkaitan erat dengan perubahan iklim. FLW diperkirakan berkontribusi sekitar 810 persen terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) global.

Selain menghasilkan emisi, pemborosan pangan juga menguras sumber daya alam dan berpotensi mengancam ketahanan pangan. Secara global, pangan yang terbuang berkaitan dengan penggunaan hampir 30 persen lahan pertanian dan air tawar.

Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat, Sumasna, mengatakan sampah makanan menjadi salah satu tantangan serius yang harus ditangani Jawa Barat.

"Di urusan hilir, sampah yang masuk ke TPA itu ternyata 45 sampai 50 persen itu merupakan sampah dari makanan, sisa makanan," kata Sumasna.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk ditangani karena kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti semakin terbatas.

Karena itu, pengurangan sampah pangan dari sumbernya atau sektor hulu dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi beban pengelolaan sampah di hilir.

Libatkan Pemerintah, Swasta dan Akademisi

Program FLOWER akan diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas dan dilaksanakan oleh GGGI.

Bappeda Provinsi Jawa Barat diusulkan menjadi pemangku kepentingan utama sekaligus penerima manfaat program karena memiliki peran sebagai lembaga otoritas multisektoral di tingkat provinsi.

Pelaksanaan program akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, dan akademisi.
Koordinasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk membangun sinergi sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih dengan berbagai program yang telah berjalan.

Kementerian PPN/Bappenas bersama Bappeda Jawa Barat akan memberikan arahan umum terkait pelaksanaan program.

Sementara itu, Project Steering Committee (PSC) direncanakan dibentuk untuk memandu pelaksanaan program dan memastikan solusi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan daerah.

Komite tersebut juga akan berkoordinasi dengan Circular Economy Steering Group (CESG) lintas kementerian yang akan dibentuk dan dipimpin Bappenas, khususnya melalui Kelompok Kerja Sektor Pangan.

Dengan menjadi daerah percontohan, Jawa Barat diharapkan dapat menghasilkan model pengurangan susut dan sampah pangan yang dapat diterapkan di wilayah lain di Indonesia.