Solusi Banjir

Banjir Tak Kenal Batas Kota, Farhan Dorong Solusi Bersama Bandung Raya

BANDUNG, TINGKAP.CO - Persoalan banjir di Bandung Selatan tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif. Pemerintah Kota Bandung mendorong penanganan berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya karena aliran air melintasi wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung hingga Kota Cimahi.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penanganan banjir membutuhkan rekayasa teknis dan anggaran besar.

"Untuk kawasan Bandung bagian Timur saja, kebutuhan pembiayaan diperkirakan mencapai Rp800 miliar. Paling parah sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu di daerah Bandung Selatan, khususnya di Selatan Jalan Soekarno-Hatta. Itu kita bagi dua. Garis tengahnya adalah Buahbatu," kata Farhan di Polrestabes Bandung, Jumat (2/10/2026).

Menurut Farhan, karakter persoalan banjir di sisi timur dan barat Bandung Selatan berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang juga berbeda.
Kolam Retensi Jadi Solusi Kawasan Timur
Untuk wilayah Timur, mulai Buahbatu hingga Cibiru, Pemkot Bandung menyiapkan konsep pembangunan sejumlah kolam retensi berukuran besar.

Farhan menjelaskan, sebelumnya muncul konsep menjadikan kawasan Timur sebagai tol air dengan memperbesar saluran agar limpasan air dapat lebih cepat dialirkan ke kawasan Selatan.

Namun, skema tersebut dinilai berpotensi memindahkan persoalan banjir ke wilayah Kabupaten Bandung.
"Dulu konsepnya wilayah Timur adalah tol air. Dibuka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran," ujarnya.

Kapasitas saluran kemudian diperkecil untuk mengurangi risiko banjir di wilayah kabupaten. Konsekuensinya, aliran air kembali tertahan dan memicu genangan di sejumlah kawasan Kota Bandung.

Karena itu, Pemkot Bandung kini mengarahkan penanganan melalui pembangunan kolam retensi besar untuk menampung limpasan air sebelum kemudian dipompa.

"Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur," kata Farhan.

Ia mengatakan, kawasan sepanjang Jalan Soekarno-Hatta pada masa lalu memiliki banyak area yang berfungsi sebagai tempat penampungan air. Namun, perkembangan kota membuat sebagian besar kawasan tersebut berubah menjadi bangunan.

"Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya," ungkapnya.

Farhan menyebut pembangunan sistem pengendalian banjir tersebut membutuhkan rekayasa teknis yang kompleks, termasuk sistem pemompaan.

"Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar," jelasnya.

Pemkot Bandung selanjutnya akan mengonsultasikan desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Jika desain disetujui, pembiayaan diupayakan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.

Sementara itu, persoalan banjir di kawasan Bandung Selatan bagian barat juga membutuhkan penanganan lintas daerah.
Wilayah yang dimaksud meliputi Buahbatu, Muhammad Toha, Kopo, Cibaduyut hingga Cimindi yang bersinggungan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.

Menurut Farhan, kondisi tersebut membuat penanganan banjir tidak bisa dilakukan oleh Pemkot Bandung seorang diri.
Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi terutama di Cimindi.

"Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama," katanya.

Farhan mendorong pendekatan berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya, sehingga penanganan banjir tidak berhenti pada batas administratif masing-masing daerah. "Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah," ujarnya.

Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah di sekitar Kota Bandung tidak dapat dihindari. Hal serupa, kata dia, juga terjadi dalam penanganan persoalan kawasan Bandung Utara yang melibatkan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.

"Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama," tuturnya.

Farhan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memfasilitasi koordinasi antardaerah agar persoalan banjir yang melintasi batas wilayah dapat ditangani secara terpadu. "Makanya saya sangat mengharapkan ada solusi segera dari provinsi," pungkasnya.