Raker
Komisi III DPRD Sumsel Bahas Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 Bersama Bapenda

Dok. DPRD Sumsel
Komisi III DPRD Sumsel gelar raker bersama Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumsel TA 2027, Senin (3/8/2026).
PALEMBANG, TINGKAP.CO - Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027, Senin (3/8/2026).
Rapat kerja ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan awal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang bertujuan menyelaraskan arah kebijakan fiskal daerah dengan program prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Sumsel menyoroti berbagai aspek pengelolaan pendapatan daerah, termasuk strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah, serta upaya menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan.
Bapenda Provinsi Sumatera Selatan memaparkan target pendapatan daerah, capaian realisasi, serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja penerimaan daerah pada Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, dibahas pula berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan modern.
Komisi III DPRD Sumsel menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DPRD juga mendorong agar setiap target pendapatan disusun berdasarkan potensi riil sehingga mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan secara optimal.
Melalui pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pewarta: Toyo Ciputra
Penyunting: Ghea R
Pengunjung: 67
©2026 tingkap.co
Berita Terkait
- 500 Warga Maros Antusias Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis, TBC Dideteksi dengan X-Ray Portabel
- Pascademonstrasi, Pemkot Bandung Kebut Bersihkan Vandalisme di Simpang Lima hingga Braga
- Penghimpunan Zakat BAZNAS Garut Turun Jadi Rp13 Miliar, Ini Penyebabnya
- Satpas Polres Cimahi Pangkas Waktu Tunggu SIM hingga 35 Persen, Layanan Digital Diperkuat
- Bandung Perkuat Siskamling Siaga Bencana, Target Turunkan Risiko Bencana dari 95,15 Jadi 85,15
- Kisah Petugas Damkar Bandung: Berpacu dengan Waktu, Bertaruh Nyawa demi Menyelamatkan Sesama
- Krisis Air Bersih Maros Makin Parah, IPA Pattontongan 54 Hari Berhenti Beroperasi
- Baznas Bandung Himpun Zakat Rp23 Miliar, Farhan Bidik Kontribusi Muzaki Naik Tiga Kali Lipat
- 300 Warga Mattoangin Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis, Ada Layanan Rontgen
- Farhan Gandeng PERSIS, PKL Bandung Didorong Bersertifikat Halal dan Lebih Higienis
