Distribusi Pangan
DPRD Dorong Penguatan Pengawasan Distribusi Pangan di Pasar Tradisional Maupun Modern

Dok. Humas DPRD Kota Bdg
Komisi II DPRD Kota Bandung memantau harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Pasar Kosambi dan Pasar modern Yogya Sunda, Selasa (17/3/2026).
BANDUNG, TINGKAP.CO - Komisi II DPRD Kota Bandung memantau harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Pasar Kosambi dan Pasar modern Yogya Sunda, Selasa, 17 Maret 2026.
DPRD Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memperketat pengawasan distribusi pangan, baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Langkah ini dinilai strategis dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, Hj. Siti Marfuah, S.S., S.Pd., M.Pd menjelaskan harga pangan secara umum masih dalam kondisi relatif stabil. Namun demikian, terdapat indikasi penurunan daya beli masyarakat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil pemantauan terkini terkait harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang dilakukan ke Pasar Kosambi dan Pasar Modern Yogya Sunda, bersama Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Indri Rindani dan Eko Kurnianto W. S.T., M.Pmat., serta Wali Kota Bandung, M. Farhan, Selasa, 17 Maret 2026.
Siti Marfuah juga menekankan terkait potensi terjadinya aksi borong (panic buying) akibat isu global menjadi perhatian serius.
"Hal ini tentu menjadi perhatian kami di DPRD untuk disampaikan kepada Wali Kota. Terutama terkait isu global yang berkembang, termasuk dampak konflik internasional. Jangan sampai terjadi panic buying. Meskipun saat ini belum terasa secara signifikan, Pemerintah Kota harus memastikan kondisi tersebut tidak terjadi di tengah masyarakat," ujarnya
Ia juga menekankan pentingnya transparansi data dari pengelola pasar guna mencegah praktik penimbunan barang, baik karena faktor kepanikan maupun kepentingan tertentu. Pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar distribusi pangan tetap merata dan masyarakat tidak dirugikan.
Oleh karena itu, baik di tradisional maupun modern, untuk terus memperbarui dan melaporkan aktivitas pembelian dalam skala besar. Siti Marfuah juga menambahkan, Pemkot untuk segera melakukan sinkronisasi data ketersediaan dan distribusi pangan, serta melaksanakan operasi pasar apabila diperlukan.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait konsumsi yang bijak dan rasional perlu terus digencarkan guna menjaga stabilitas psikologis pasar dan mencegah kepanikan.
"Kami berharap Pemerintah Kota Bandung dapat lebih responsif dalam mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan daya beli masyarakat. Pastikan seluruh kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi dengan baik," ucapnya.
Pewarta: Martin Abidin
Penyunting: Ghea R
Pengunjung: 99
©2026 tingkap.co
Berita Terkait
- Perkuat Sinergi dengan Media, Kapolres Mukomuko: Pers Mitra Strategis Polri
- 500 Warga Maros Antusias Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis, TBC Dideteksi dengan X-Ray Portabel
- Pascademonstrasi, Pemkot Bandung Kebut Bersihkan Vandalisme di Simpang Lima hingga Braga
- Penghimpunan Zakat BAZNAS Garut Turun Jadi Rp13 Miliar, Ini Penyebabnya
- Bukittinggi Ikuti Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2026, Sekda Paparkan Komitmen Pemkot
- Satpas Polres Cimahi Pangkas Waktu Tunggu SIM hingga 35 Persen, Layanan Digital Diperkuat
- Bandung Perkuat Siskamling Siaga Bencana, Target Turunkan Risiko Bencana dari 95,15 Jadi 85,15
- Kisah Petugas Damkar Bandung: Berpacu dengan Waktu, Bertaruh Nyawa demi Menyelamatkan Sesama
- Krisis Air Bersih Maros Makin Parah, IPA Pattontongan 54 Hari Berhenti Beroperasi
- Baznas Bandung Himpun Zakat Rp23 Miliar, Farhan Bidik Kontribusi Muzaki Naik Tiga Kali Lipat
