Amnesti Internasional Marah

Klaim Presiden Trump Bahwa AS Akan Ambil Alih Gaza dan Mendeportasi Paksa Warga Palestina

WASHINGTON DC, TINGKAP.CO - Amnesti Internasional bereaksi terhadap komentar Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat akan "mengambil alih Jalur Gaza", mengadvokasi lagi pemindahan paksa sekitar 2 juta warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga, termasuk ke Indonesia.

Sekretaris Jenderal Amnesti International, Agnès Callamard mengatakan pernyataan Trump yang menyerukan pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza yang diduduki harus dikecam secara tegas dan luas.

Dikatakan Agnes, bahasanya menghasut, sangat memalukan, dan usulannya merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.

Agnes melanjutkan, "setiap rencana untuk mendeportasi paksa warga Palestina ke luar wilayah pendudukan diluar kehendak mereka adalah kejahatan perang, dan ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.”

"Komentar Presiden Trump sangat merendahkan martabat warga Palestina, yang selama 16 bulan terakhir telah menjadi korban genosida Israel di Gaza, dan selama beberapa dekade telah hidup di bawah pendudukan ilegal dan apartheid. Sebagian besar warga Palestina di Gaza adalah keturunan dan penyintas Nakba 1948, mereka telah berulang kali dicabut dan dirampas haknya oleh Israel serta ditolak haknya untuk kembali, namun mereka terus berjuang untuk tetap tinggal di tanah mereka dan mempertahankan hak asasi mereka," tandasnya.

"Genosida Israel di Gaza, termasuk melalui pembunuhan di luar hukum, cedera dan kondisi kehidupan yang disengaja yang diperhitungkan untuk membawa kehancuran fisik mereka, telah disertai dengan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam pembunuhan di luar hukum di Tepi Barat yang diduduki, kekerasan pemukim yang didukung oleh negara, perampasan tanah secara massal dan penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya terhadap orang-orang Palestina di seluruh Wilayah Palestina yang Diduduki dan Israel," papar Agnes.

Dilanjutkan Agnes, Trump berulang kali merujuk pada kehancuran, pembunuhan, dan kondisi yang tidak layak huni di Gaza dengan menyebutnya sebagai 'tempat penghancuran' ketika duduk di sebelah Perdana Menteri Israel Netanyahu, namun ia sama sekali tidak menyebutkan tanggung jawab pemerintah Israel yang menyebabkan kerusakan ini. Dia juga tidak mengakui peran pemerintah AS dalam menyediakan senjata yang telah berulang kali digunakan untuk melakukan serangan mematikan dan melanggar hukum di Gaza.

"Dalam menghadapi ancaman berbahaya dari Presiden Trump, sangat penting bagi komunitas internasional untuk menolak dengan tegas proposal ini dan mempercepat upaya diplomatik, sejalan dengan hukum internasional, untuk mengakhiri pendudukan Israel yang melanggar hukum, menghapus apartheid dan menegakkan hak asasi manusia bagi warga Palestina dan Israel. Sejarah telah banyak menunjukkan bahwa mengesampingkan hukum internasional demi kepentingan politik adalah resep untuk melanggengkan pelanggaran," himbaunya.

"Amnesty International juga memperingatkan agar bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi yang sangat dibutuhkan tidak disalahgunakan sebagai alat tawar-menawar atau sebagai alat untuk memaksa warga Palestina di Gaza untuk pergi. Tidak ada negara yang berhak memperlakukan penduduk yang dilindungi yang hidup di bawah pendudukan sebagai pion dalam permainan catur geopolitik," tutup Agnes.