Administrasi Kependudukan

Warga Antusias Program BERKELANA Series Hadir di Moncongloe

MAROS, TINGKSP.CO - Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program inovatif bertajuk BERKELANA Series (Bersama Kecamatan Melayani Administrasi Kependudukan Untuk Semua). Program ini dilaksanakan secara bertahap di 14 kecamatan se-Kabupaten Maros.

Pada Kamis (16/04/2026), kegiatan BERKELANA Series digelar di Kantor Kecamatan Moncongloe dan mendapat sambutan hangat serta antusiasme tinggi dari masyarakat setempat. Kegiatan ini secara resmi dibuka dan dihadiri oleh Kepala Dinas Disdukcapil Maros, H. Noralim, SH., MH., Camat Moncongloe Suhartini, SE., MM., serta Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Maros, Andi Satriawan Anwar.

Program ini tidak hanya menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung, tetapi juga dirangkaikan dengan berbagai agenda penting, di antaranya konsultasi publik terkait layanan administrasi di desa, sosialisasi regulasi administrasi kependudukan, serta bimbingan teknis (bimtek) bagi aparatur desa.

Camat Moncongloe, Suhartini, SE., MM., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran layanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan akuntabel.

"Kami ingin memastikan seluruh masyarakat di Kecamatan Moncongloe memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan benar, karena hal ini sangat penting untuk berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan sosial," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program BERKELANA Series menjadi solusi nyata dalam mendekatkan akses layanan kepada masyarakat, terutama bagi warga di wilayah desa yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau kantor layanan administrasi kependudukan.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Maros berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan serta mempercepat cakupan kepemilikan dokumen resmi secara merata di seluruh wilayah.