LKPJ 2025

Wali Kota Binjai Tegaskan Komitmen Perbaiki Pelayanan Publik dalam Jawaban LKPJ 2025

BINJAI, TINGKAP.CO - Wali Kota Binjai, Amir Hamzah menyampaikan jawaban atas hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Paripurna DPRD Kota Binjai yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Binjai, Rabu (6/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Wali Kota menegaskan komitmen Pemerintah Kota Binjai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui tindak lanjut atas berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD Kota Binjai.

Menurut Amir Hamzah, rekomendasi legislatif menjadi bahan evaluasi penting dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam pembahasan LKPJ adalah ketidaksinkronan data hasil kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wali Kota menilai persoalan tersebut harus segera dibenahi karena berdampak pada akurasi dan kredibilitas laporan pemerintah daerah.

"Ketidaksinkronan data adalah kendala serius bagi kredibilitas laporan. Ke depan, kami akan memperkuat kelembagaan Satu Data, melakukan pengecekan periode cut-off secara ketat, serta mewajibkan OPD memberikan penjelasan tertulis dan bukti dukung yang valid jika terdapat perbedaan angka," ujar Amir Hamzah.

Ia juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Binjai yang telah bekerja keras membahas LKPJ Tahun Anggaran 2025 secara objektif dan konstruktif.

"Rekomendasi DPRD adalah vitamin bagi kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan menyejahterakan masyarakat," tambahnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Binjai Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti, Wakil Ketua I M. Juli Sawitma Nasution, Wakil Ketua II Hairil Anwar, Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, perwakilan Dandim 0203/Lkt, pimpinan OPD, camat, lurah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Melalui rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kota Binjai menegaskan keseriusannya dalam memperkuat sistem pemerintahan yang akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Fatimah) (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Paripurna DPRD Kota Binjai yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Binjai, Rabu (6/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Wali Kota menegaskan komitmen Pemerintah Kota Binjai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui tindak lanjut atas berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD Kota Binjai.

Menurut Amir Hamzah, rekomendasi legislatif menjadi bahan evaluasi penting dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam pembahasan LKPJ adalah ketidaksinkronan data hasil kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wali Kota menilai persoalan tersebut harus segera dibenahi karena berdampak pada akurasi dan kredibilitas laporan pemerintah daerah.

"Ketidaksinkronan data adalah kendala serius bagi kredibilitas laporan. Ke depan, kami akan memperkuat kelembagaan Satu Data, melakukan pengecekan periode cut-off secara ketat, serta mewajibkan OPD memberikan penjelasan tertulis dan bukti dukung yang valid jika terdapat perbedaan angka," ujar Amir Hamzah.

Ia juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Binjai yang telah bekerja keras membahas LKPJ Tahun Anggaran 2025 secara objektif dan konstruktif.

"Rekomendasi DPRD adalah vitamin bagi kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan menyejahterakan masyarakat," tambahnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Binjai Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti, Wakil Ketua I M. Juli Sawitma Nasution, Wakil Ketua II Hairil Anwar, Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, perwakilan Dandim 0203/Lkt, pimpinan OPD, camat, lurah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Melalui rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kota Binjai menegaskan keseriusannya dalam memperkuat sistem pemerintahan yang akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.