PKB

Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Diganti dengan Jalan Berbayar

BANDUNG, TINGKAP.CO - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sebagai gantinya, Pemprov Jabar akan menerapkan sistem jalan berbayar atau pay per use bagi pengguna jalan.
Gagasan ini bagian dari konsep besar Pemprov Jabar untuk membangun infrastruktur jalan yang lebih berkualitas, modern, dan berkeadilan.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan yang berkualitas, mulus, memiliki drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan," ujar Dedi.

Pos pengamanan itu nantinya akan dilengkapi mobil derek, pemadam kebakaran, ambulans, dan tim paramedis untuk penanganan darurat di jalan.
"Pakai Jalan Baru Bayar"

"Jika infrastruktur sudah siap, Pemprov Jabar berencana memberlakukan sistem jalan berbayar sebagai pengganti pajak kendaraan bermotor.
Artinya menggunakan jalan baru bayar, kalau tidak menggunakan jalan ya tidak bayar," kata Dedi.

Sistem ini dinilai lebih adil karena besaran pembayaran disesuaikan dengan intensitas penggunaan dan beban kendaraan. Kendaraan berat yang merusak jalan akan membayar lebih tinggi.

Dedi berharap, skema ini bisa membuat masyarakat menggunakan jalan lebih efektif, sehingga kemacetan berkurang dan kenyamanan pengguna jalan meningkat.

Masih Gagasan, Belum Kebijakan

Dedi menegaskan, wacana ini masih tahap awal dan belum jadi kebijakan resmi. Pemprov Jabar sudah menyiapkan tim kajian untuk telaah lebih dalam.

Ini gagasan baru dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah bersama para akademisi dan berbagai pihak lainnya."Kajian akan mencakup regulasi, dampak ekonomi, teknologi, hingga kesiapan infrastruktur pendukung sebelum kebijakan diterapkan," ungkapnya.