SPBU Nakal

SPBU Nakal di Makassar dan Maros Jadi Sorotan, LIDIK PRO Maros Desak GM Pertamina dan Kapolda Sulsel Bertindak

MAKASSAR, TINGKAP.CO - Dugaan praktik nakal dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di Sulawesi Selatan. Kali ini, sorotan tajam ditujukan kepada SPBU 73.902.01 yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 17, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO) Maros, bersama Lembaga Investigasi Negara Provinsi Sulawesi Selatan, menyatakan akan menggelar aksi protes terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di SPBU tersebut, (29/5/2025).

Ketua LIDIK PRO Maros, Ismar menyebut bahwa SPBU ini telah merugikan masyarakat dengan menyalurkan solar subsidi tidak sesuai peruntukan, serta diduga kuat bekerja sama dengan mafia BBM.

"Sudah sering terjadi kelangkaan solar di lapangan, sementara SPBU tersebut terus beroperasi dan memaksa masyarakat membeli Bio Solar Non Subsidi yang lebih mahal. Ini sangat merugikan rakyat kecil dan negara," ujarnya.

Ismar mendesak General Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sulawesi dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk bertindak tegas terhadap SPBU yang terindikasi melakukan kecurangan tersebut.

Ia menyatakan, berdasarkan hasil investigasi, terdapat pola kerja sama antara pemilik SPBU, oknum karyawan, pengawas SPBU, dan pihak-pihak tertentu yang diduga sebagai mafia BBM untuk mengalihkan BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak.

"Kami temukan adanya aktivitas pengambilan BBM subsidi, terutama solar, oleh pelangsir yang diduga mendapat dukungan dari internal SPBU. Kegiatan ini bahkan diduga sudah berlangsung lama dan masih terus terjadi hingga saat ini," jelas Ismar. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan, meskipun lokasi SPBU tersebut terbilang dekat dengan Markas Polda Sulsel.

Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran

Ismar menekankan bahwa subsidi BBM seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya kelompok ekonomi lemah yang sangat bergantung pada BBM untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Namun dengan maraknya praktik SPBU nakal dan mafia BBM, penyaluran subsidi dinilai telah jauh dari sasaran.

"Jika ini terus dibiarkan, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga pemerintah yang telah menggelontorkan anggaran besar untuk subsidi BBM," lanjutnya. Ia pun meminta Pertamina untuk segera mencabut izin operasional SPBU 73.902.01 serta mendesak pihak kepolisian agar menangkap pelangsir dan pengepul yang terlibat dalam penyelewengan distribusi BBM subsidi.

Aksi protes dari LIDIK PRO Maros dan Lembaga Investigasi Negara rencananya akan digelar dalam waktu dekat sebagai bentuk tekanan terhadap para pemangku kepentingan agar segera mengambil tindakan nyata.