Perkebunan

Komisi II DPRD Sumsel Kunjungi Kementan RI, Konsultasikan Tata Kelola Perkebunan dan Serahkan Rekomendasi Pansus

JAKARTA, TINGKAP.CO - Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka konsultasi dan koordinasi mengenai tata kelola perkebunan, sekaligus menyerahkan laporan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (2/7/2026).

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong pengelolaan sektor perkebunan yang lebih tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta daerah. Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi II DPRD Sumsel membahas berbagai persoalan strategis di sektor perkebunan, mulai dari tata kelola perizinan, pengelolaan lahan, pola kemitraan perusahaan dengan masyarakat, hingga penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha perkebunan di Sumatera Selatan.

Selain melakukan konsultasi dan koordinasi, Komisi II DPRD Sumsel juga menyerahkan laporan rekomendasi Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Kementerian Pertanian RI. Laporan tersebut merupakan hasil pembahasan dan pendalaman Pansus terhadap berbagai persoalan perkebunan di Sumatera Selatan, yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis guna memperbaiki tata kelola perkebunan ke depan.

Komisi II DPRD Sumsel menegaskan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan masyarakat agar pengelolaan perkebunan dapat berjalan sesuai ketentuan, berkeadilan, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Provinsi Sumatera Selatan berharap hasil koordinasi dengan Kementerian Pertanian RI dapat memperkuat langkah-langkah perbaikan tata kelola perkebunan di Sumsel, termasuk dalam penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian bersama. DPRD Sumsel juga berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan di sektor perkebunan agar selaras dengan kepentingan daerah, masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.