APDESI

Jejak Manipulasi di Balik Pemilihan Ketua APDESI Takalar, Diduga Ada Titipan Uang Rp. 3 Juta/Kades

TAKALAR, TINGKAP.CO - Pemilihan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Takalar yang semestinya menjadi ajang konsolidasi dan demokrasi para kepala desa, justru diselimuti dugaan praktik curang.

Investigasi sejumlah sumber mengungkap adanya pola penghimpunan suara yang sistematis dengan melibatkan imbalan dana, sebuah modus yang dinilai merusak marwah organisasi.

Modus Operandi: Titipan Rp3 Juta per Kepala Desa

Informasi yang dihimpun menyebutkan, salah satu kandidat menggunakan strategi money politics dengan menyalurkan dana sekitar Rp3 juta kepada setiap kepala desa yang bersedia mendukungnya. Dana ini tidak diberikan secara terang-terangan, melainkan melalui pendekatan personal dan perantara tertentu yang dikenal dekat dengan para kades.

Beberapa kepala desa yang enggan diungkap identitasnya mengaku menerima tawaran tersebut. "Awalnya disebut sebagai bantuan, tapi syaratnya jelas: dukungan suara," ungkap salah seorang kepala desa.

Celah di Mekanisme Pemilihan

Proses pemilihan Ketua APDESI dilakukan dengan sistem pemungutan suara langsung oleh para kepala desa. Mekanisme ini sejatinya demokratis, namun celahnya terletak pada minimnya regulasi pengawasan dan ketertutupan proses lobi politik. Tidak ada kode etik atau aturan tegas yang melarang praktik transaksi suara, sehingga kandidat dengan modal finansial lebih kuat cenderung memiliki keuntungan besar.

Selain itu, panitia pemilihan belum menunjukkan sikap terbuka terkait transparansi daftar dukungan maupun mekanisme verifikasi suara, yang semakin memperkuat dugaan adanya ruang manipulasi.

Resiko Fragmentasi dan Erosi Kepercayaan

Ketua JOIN Takalar, Kemal Situru, S.Pd., M.Si, menilai praktik semacam ini dapat meninggalkan luka panjang di tubuh APDESI.

"Kalau benar ada oknum calon yang melakukan praktik seperti itu, tentu mencederai proses demokrasi di tingkat desa. APDESI ini seharusnya menjadi wadah perjuangan kepala desa, bukan ajang transaksi," tegasnya, Kamis (21/8/2025).

Pengamat menilai, politik uang tidak hanya berpotensi memecah belah solidaritas antar kepala desa, tetapi juga menurunkan legitimasi kepemimpinan APDESI. Dampaknya bisa meluas, karena APDESI memiliki peran strategis dalam memperjuangkan pembangunan desa, pengelolaan anggaran, hingga representasi desa di hadapan pemerintah daerah maupun pusat.

Tuntutan Transparansi

Hingga kini, panitia pemilihan maupun Dewan Pimpinan APDESI Takalar belum memberikan klarifikasi resmi. Publik mendesak agar mekanisme pemilihan segera diperjelas, termasuk membuka daftar dukungan kandidat, sumber dana kampanye, dan alur pemungutan suara.

Kalau dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada kepala desa yang justru diharapkan jadi teladan, kata salah satu akademisi lokal yang dimintai pendapat.

Taruhan Integritas Organisasi

Kasus ini dipandang sebagai ujian serius bagi APDESI. Jika tuduhan manipulasi suara tidak segera diusut, maka organisasi ini akan kehilangan marwahnya sebagai representasi perjuangan desa, dan berubah menjadi arena transaksi politik.

Publik kini menunggu sikap tegas: apakah APDESI Takalar mampu membersihkan diri dari praktik politik uang, atau justru membiarkan integritasnya runtuh di depan mata masyarakat.