PAD 2025

Pemkab Maros Gelar Rapat Evaluasi Capaian PAD 2025, Tegaskan Komitmen Kemandirian Fiskal

MAROS, TINGKAP.CO - Pemerintah Kabupaten Maros melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar rapat pembahasan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025, sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mendorong kinerja pendapatan daerah.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bapenda Maros ini dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Maros, yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan pendapatan di lapangan.

Fokus pada Evaluasi dan Optimalisasi

Kepala Bapenda Maros, M. Ferdiansyah, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada evaluasi capaian PAD tahun berjalan serta langkah optimalisasi menjelang akhir tahun anggaran.

"Bapenda terus berupaya melakukan percepatan dan optimalisasi di semua sektor, termasuk menuntaskan berbagai kendala administrasi, khususnya pada PBB-P2. Target kami, seluruh permasalahan administratif bisa diselesaikan agar sistem pendataan dan pembayaran pajak semakin tertib dan akurat," ujar M. Ferdiansyah, yang juga mantan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Maros.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan memperkuat langkah optimalisasi di 14 kecamatan dengan melibatkan perangkat kecamatan dan kelurahan untuk memastikan capaian PAD dapat mencapai 100 persen hingga akhir tahun 2025.

DLH Capai 100 Persen, OPD Lain Didorong Maksimalkan Capaian

Sementara itu, Wakil Bupati Maros, H. Muetazim Mansyur, yang turut hadir memberikan arahan, menyampaikan bahwa beberapa OPD telah melakukan revisi target PAD melalui APBD Perubahan sebagai bentuk penyesuaian dan percepatan realisasi pendapatan.

Beberapa dinas seperti Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan revisi target PAD. Namun, kami apresiasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang telah mencapai target 100 persen. Harapannya, OPD lainnya bisa segera menyusul, ungkap Wabup Muetazim.

Ia juga menyoroti kendala di tingkat kecamatan yang masih berkaitan dengan perubahan peraturan PBB-P2 dan keterbatasan data kepemilikan objek pajak.

Masih banyak objek pajak yang belum teridentifikasi dengan jelas pemiliknya. Tahun depan kita akan lakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara menyeluruh agar pada 2026 persoalan ini bisa benar-benar terselesaikan, tegasnya.

Dorong Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah

Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Maros untuk memperkuat kolaborasi antar-OPD dan memastikan pengelolaan PAD berjalan efektif, transparan, serta berkelanjutan.

Melalui koordinasi lintas sektor dan peningkatan kualitas administrasi pajak daerah, Pemkab Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kemandirian fiskal dan memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berdaya saing.